Harianpilar, com. Bandarlampung- Pemerintah Provinsi Lampung melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Saipul, mulai menyiapkan langkah strategis untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejumlah kebijakan, termasuk wacana pemutihan pajak hingga pengaturan kendaraan luar daerah, tengah difinalisasi.
Saipul menegaskan, saat ini pihaknya masih menyusun secara matang arah kebijakan yang akan diterapkan. Ia menargetkan dalam waktu singkat seluruh konsep tersebut sudah rampung.
“Urusan pemutihan, pelat luar daerah, itu bagian dari kebijakan yang sedang kita siapkan. Target saya dalam satu bulan itu sudah clear semua,” ujar Saipul, Selasa (14/4).
Baru dua pekan menjabat sejak dilantik akhir Maret lalu, Saipul mengaku fokus utamanya adalah melakukan pembenahan internal serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Saya diperintahkan Pak Gubernur untuk memperbaiki internal. Bagaimana pelayanan menjadi lebih baik, lebih bagus, dan memuaskan masyarakat,” katanya.
Selain itu, peningkatan PAD menjadi agenda utama, mengingat perannya yang vital dalam mendukung pembangunan daerah, terutama infrastruktur.
“Kenapa PAD harus naik? Karena ini untuk pembangunan. Pak Gubernur saat ini konsen pada pembangunan jalan, dan salah satu sumber pembiayaannya dari PAD,” jelasnya.
Untuk itu, Saipul meminta waktu maksimal tiga bulan untuk menata sistem, memetakan potensi, serta merumuskan kebijakan yang efektif agar masyarakat lebih sadar dan sukarela membayar pajak.
“Harapan saya satu bulan selesai. Kita pelajari secara mendalam, lalu kita susun kebijakan yang membuat wajib pajak mau membayar dengan kesadaran sendiri,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Bapenda agar pelayanan semakin optimal dan profesional.
Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan, Bapenda turut menggandeng pemerintah kabupaten/kota melalui skema kolaboratif, termasuk memanfaatkan sistem opsen pajak kendaraan bermotor.
“Ini tanggung jawab kita bersama. Kalau meningkat, kita sama-sama meningkat. Kalau turun, kita juga sama-sama turun. Maka peran kabupaten/kota harus lebih besar,” tegas Saipul.
Sejumlah daerah bahkan telah melakukan inovasi, seperti pembentukan unit pendapatan hingga tingkat kecamatan dan penunjukan petugas khusus untuk mendorong kepatuhan wajib pajak.
Di sisi lain, Bapenda juga membuka peluang inovasi layanan, termasuk mengkaji mekanisme pembayaran pajak kendaraan tanpa harus menggunakan KTP pemilik, yang saat ini tengah dikoordinasikan dengan pihak kepolisian.
“Kita tidak bisa jalan sendiri. Harus koordinasi dengan Polri karena ada aturan di sana. Nanti kita bahas bersama untuk mencari solusi terbaik,” jelasnya.
Menanggapi wacana layanan jemput bola seperti di daerah lain, Saipul mengaku masih mengkaji efektivitasnya agar tidak justru menimbulkan biaya operasional yang lebih besar.
Di akhir, ia memastikan komitmennya untuk bekerja maksimal dalam meningkatkan kinerja Bapenda dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Saya akan bekerja sungguh-sungguh. Kita siapkan strategi dan arah kebijakan. Harapannya ada hasil nyata, PAD meningkat, dan pelayanan semakin baik,” pungkasnya. (Manurung/Ramona).
Komentar