Harianpilar, com. Bandarlampung- Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Provinsi Lampung menjadi momentum penguatan arah kebijakan pembangunan ekonomi berbasis digital. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan pentingnya pemerataan ekonomi antara wilayah perkotaan dan perdesaan melalui penguatan ekosistem digital.
Hal tersebut disampaikan dalam agenda pengawasan kinerja serta dukungan ekosistem digital dan pertumbuhan ekonomi daerah yang digelar di Grand Mercure Lampung, Sabtu (11/04/2026).
Dalam paparannya, Gubernur mengungkapkan bahwa meski Lampung memiliki populasi terbesar kedua di Pulau Sumatera, ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan utama. Saat ini, sekitar 70 persen perputaran uang masih terpusat di wilayah perkotaan, sementara hanya 30 persen beredar di desa.
“Presiden memahami bahwa pemerataan ekonomi adalah kunci. Lampung memiliki potensi besar di sektor komunitas lokal. Ada sekitar 5.000 merek keripik singkong berbasis komunitas, namun terkendala distribusi dan infrastruktur digital yang belum merata,” ujar Rahmat Mirzani Djausal.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Lampung akan fokus pada dua program utama, yakni menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa serta memperluas konektivitas digital agar produk lokal mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
“Produk desa tidak boleh lagi bergantung pada kota. Dengan digitalisasi, desa harus bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halim, yang memimpin tim kunjungan kerja, menekankan pentingnya peran BUMN dalam mendukung transformasi digital di daerah.
“Transformasi digital harus menjadi pondasi utama pembangunan ekonomi nasional. Kami ingin memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal,” kata Nurdin.
Dukungan juga datang dari PT Telkom Indonesia. Direktur Peningkatan Nilai, Widia, menyatakan komitmen perusahaan dalam memperluas akses digital hingga ke wilayah terpencil, termasuk penyediaan platform pendidikan dan pemberdayaan UMKM berbasis teknologi.
Selain itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menilai sinergi antara pemerintah, BUMN, dan lembaga keuangan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Transformasi digital akan menjadi motor penggerak produktivitas sekaligus menjaga daya beli masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan ini turut dihadiri anggota Komisi VI DPR RI, jajaran BUMN, serta pejabat Pemerintah Provinsi Lampung. Diskusi strategis yang digelar menyoroti pentingnya perluasan akses digital dari kota hingga desa guna memperkuat ekonomi kerakyatan di Provinsi Lampung. (Ramona)
Komentar