Harianpilar, com. Bandarlampung- Kenaikan harga bahan baku plastik hingga 30–50 persen mulai menekan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Provinsi Lampung, khususnya sektor makanan dan industri kemasan.
Lonjakan ini berdampak langsung pada biaya produksi dan berpotensi memicu kenaikan harga di tingkat konsumen.
Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzi Heri, menilai kenaikan harga tersebut tidak terlepas dari ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku impor, terutama nafta (naphtha) sebagai komponen utama industri petrokimia.
“Bahan baku plastik kita masih bergantung pada impor. Ketika terjadi gejolak global atau kenaikan harga energi, dampaknya langsung terasa sampai ke pelaku usaha di daerah,” ujar Fauzi, Rabu (8/4/2026).
Menurutnya, dampak paling besar dirasakan pelaku usaha makanan, pedagang kecil, hingga industri kemasan yang sangat bergantung pada plastik sebagai sarana produksi dan distribusi.
“UMKM ini yang paling rentan. Kalau beban biaya langsung dialihkan ke konsumen, daya beli bisa turun. Tapi kalau ditahan, pelaku usaha yang tertekan,” jelasnya.
Fauzi mendorong pemerintah daerah segera mengambil langkah antisipatif, mulai dari pemberian insentif, kemudahan akses bahan baku, hingga pendampingan terhadap pelaku usaha terdampak. Ia juga meminta dinas terkait melakukan pemetaan sektor yang paling terdampak agar kebijakan lebih tepat sasaran.
“Bisa berupa bantuan distribusi, fasilitasi produksi, atau dukungan lain agar UMKM tetap bertahan di tengah tekanan biaya,” katanya.
Selain itu, DPRD membuka peluang mendorong pembentukan peraturan daerah (Perda) yang berfokus pada perlindungan UMKM. Namun, ia mengakui kebijakan daerah memiliki keterbatasan dalam menghadapi persoalan yang dipengaruhi faktor global.
“Ini bukan hanya persoalan lokal. Ada faktor internasional dan kebijakan nasional yang sangat mempengaruhi. Perda lebih pada perlindungan dan penguatan UMKM,” tegasnya.
Dalam jangka panjang, solusi dinilai terletak pada penguatan industri petrokimia nasional agar tidak terus bergantung pada impor, serta diversifikasi sumber bahan baku.
Sementara itu, opsi penggunaan bioplastik dinilai belum bisa menjadi solusi instan karena harga yang relatif lebih mahal dan kapasitas produksi dalam negeri yang masih terbatas.
“Bioplastik tetap perlu didorong, tapi secara bertahap. Harus disiapkan ekosistem industrinya, dari hulu sampai hilir,” tambahnya.
DPRD Lampung mengingatkan, kenaikan harga plastik berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap harga kebutuhan pokok lainnya jika tidak segera diantisipasi.
“Kalau biaya kemasan naik, distribusi ikut naik. Ini bisa berdampak ke harga barang di masyarakat,” ujarnya.
Dalam waktu dekat, DPRD akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk merumuskan langkah konkret. Di tengah tekanan global, perlindungan terhadap UMKM dinilai menjadi kunci menjaga daya tahan sektor riil tanpa membebani masyarakat sebagai konsumen akhir. (*)
