Harianpilar, com. Bandarlampung- Kenaikan harga kedelai dari Rp9.000 menjadi Rp11.000 per kilogram mulai menekan para pelaku usaha kecil di Provinsi Lampung, khususnya pengrajin tempe, tahu, hingga kecap.
Lonjakan harga bahan baku ini dinilai menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan industri rumahan yang selama ini bergantung pada kedelai.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, menyebutkan bahwa persoalan kenaikan harga kedelai tidak terlepas dari ketergantungan Indonesia terhadap impor.
“Ini memang bukan sekadar persoalan daerah. Kedelai yang kita gunakan sebagian besar masih impor, sehingga sangat dipengaruhi situasi global,” ujar Mikdar, Rabu (8/4/2026).
Menurutnya, kondisi ini membuat pelaku usaha kecil berada dalam posisi rentan, karena kenaikan harga bahan baku tidak selalu bisa diikuti dengan kenaikan harga jual produk.
“Kita harus mencari jalan keluar agar beban pengrajin bisa diringankan. Ini menyangkut kebutuhan pokok masyarakat,” tegasnya.
Mikdar menilai, komoditas kedelai seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah pusat mengingat tempe dan tahu merupakan konsumsi harian masyarakat. Ia pun mendorong langkah strategis untuk memperkuat kemandirian pangan nasional, khususnya dalam produksi kedelai.
Lampung, lanjutnya, memiliki potensi besar untuk pengembangan budidaya kedelai secara masif, menyusul keberhasilan surplus pada komoditas padi, jagung, dan singkong.
“Kedelai ini yang masih perlu didorong agar ke depan kita tidak lagi bergantung pada impor,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah aktif menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat serta menghadirkan kebijakan konkret, mulai dari penyediaan bibit unggul, pupuk bersubsidi, hingga jaminan penyerapan hasil panen petani.
Wilayah seperti Lampung Utara dinilai memiliki potensi lahan yang sesuai untuk pengembangan kedelai. Upaya tersebut bahkan telah mulai dirintis melalui panen raya dan kunjungan pejabat Kementerian Pertanian.
“Kalau ekosistemnya dibangun—bibit ada, pupuk tersedia, dan hasil panen diserap—petani akan tertarik menanam kedelai. Ini yang harus dipastikan,” tambahnya.
Komisi II DPRD Lampung, kata Mikdar, berkomitmen mendorong persoalan ini hingga ke tingkat pusat agar lahir kebijakan strategis yang tidak hanya merespons gejolak harga, tetapi juga memperkuat kemandirian produksi kedelai nasional.
Di tengah dinamika harga global, DPRD menilai ketahanan pangan tidak cukup bergantung pada mekanisme pasar semata, melainkan membutuhkan intervensi kebijakan yang terukur agar komoditas strategis tetap terjangkau bagi masyarakat dan berkelanjutan bagi produsen. (*)
