Harianpilar, com. Bandarlampung- Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung Slamet Riadi dicopot dari jabatannyan. Posisinya di gantikan oleh Saipul.
Hal itu diketahui saat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, melantik lima pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Selasa (31/3/2026).
Rotasi strategis ini ditegaskan sebagai langkah penyegaran organisasi guna mendorong peningkatan kinerja dan pelayanan publik.
Pelantikan yang berlangsung di ruang rapat utama tersebut turut dihadiri jajaran pejabat tinggi Pemprov Lampung dan menjadi bagian dari upaya penataan birokrasi yang adaptif terhadap tantangan pembangunan daerah
Adapun pejabat yang dilantik yakni Senen Mustakim sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Ahmad Saifullah sebagai Kepala Badan Kesbangpol, Saipul sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Slamet Riadi sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMDT), serta Yanyan Ruchyansyah sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik
Dalam arahannya, Marindo Kurniawan menegaskan bahwa rotasi jabatan bukan sekadar pergeseran posisi, melainkan bagian dari strategi memperkuat kinerja organisasi secara menyeluruh.
“Selamat kepada pejabat yang dilantik. Ini adalah amanah untuk bekerja lebih baik dan memberikan kontribusi maksimal bagi Provinsi Lampung,” tegasnya.
Ia menekankan, pejabat yang mendapat kepercayaan harus mampu menunjukkan kinerja nyata, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
Menurutnya, penyegaran organisasi ini diharapkan menjadi energi baru bagi seluruh perangkat daerah dalam menjawab dinamika dan tantangan pembangunan ke depan.
“Pejabat yang diberi kepercayaan harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat sinergi antar perangkat daerah,” ujarnya.
Selain melantik pejabat eselon II, Sekdaprov juga melanjutkan pelantikan sejumlah pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemprov Lampung sebagai bagian dari penataan birokrasi yang berkelanjutan.
Langkah ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. (*)
