Harianpilar,com.Bandarlampung – Penanganan konflik gajah secara permanen di Taman Nasional Way Kambas melalui pembangunan sistem pembatas (barrier) dimulai. Awalnya Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajukan dukungan anggaran sebesar Rp105 miliar ke pemeritah pusat untuk membangun barrier sepanjang 11 kilometer. Namun, usulan itu oleh Presiden Prabowo justru ditambah menjadi Rp830 Miliar untuk membangun pembatas permanen sepanjang 138 kilometer.
Pembangunan itu kini dimulai setelah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan soft launching pembangunan sistem pembatas (barrier) di TNWK sebagai bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mengakhiri konflik manusia dengan gajah yang telah berlangsung puluhan tahun.
Menhut menegaskan penyelamatan Taman Nasional Way Kambas harus melibatkan masyarakat dan sektor swasta melalui skema pembiayaan inovatif. “Presiden memberi perhatian khusus terhadap Way Kambas. Komitmen beliau jelas, menjaga populasi gajah sekaligus mengakhiri konflik manusia-gajah secara permanen,” ujar Raja Juli Antoni.
Menhut mengungkapkan, sebagian besar dari 57 taman nasional di Indonesia masih bergantung pada APBN yang terbatas. Dampaknya, berbagai persoalan seperti perambahan, perburuan liar, kebakaran hutan, hingga konflik satwa-manusia terus berulang.
Untuk itu, pemerintah membentuk Satgas Inovasi Pembiayaan Taman Nasional yang juga melibatkan Mari Pangestu guna merancang skema pembiayaan berkelanjutan.
TNWK ditetapkan sebagai proyek percontohan dengan pendekatan baru berbasis blended finance, menggabungkan peran pemerintah, swasta, dan pasar karbon global. Skema ini mencakup obligasi keanekaragaman hayati, kredit karbon, hingga penguatan ekowisata.
Kawasan ini merupakan habitat penting satwa langka seperti gajah, badak, dan harimau Sumatra yang berstatus kritis. Namun, tekanan terhadap kawasan masih tinggi, mulai dari kebakaran hingga fragmentasi habitat.“Target kami bukan hanya menjaga hutan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar,” tegas Menhut.
Program ini akan melibatkan masyarakat dalam penanaman kembali hutan, perlindungan kawasan, hingga pengelolaan wisata konservasi. Mereka juga berpeluang memperoleh manfaat ekonomi dari skema kredit karbon.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyambut baik langkah tersebut. “Taman nasional harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Ini momentum penting bagi Lampung,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, pemerintah akan membangun pembatas permanen sepanjang 138 kilometer di wilayah TNWK. Infrastruktur ini dirancang untuk melindungi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan, yang selama ini kerap terdampak konflik dengan gajah liar.
Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menyebut proyek ini sebagai kebutuhan mendesak. “Ini harapan lama masyarakat. Kami optimistis ini menjadi awal perubahan besar,” katanya.
Dengan hampir satu juta penduduk hidup di sekitar kawasan tanpa zona penyangga, keberadaan sistem pembatas dan model pembiayaan baru ini diharapkan menjadi solusi permanen sekaligus tonggak baru pengelolaan taman nasional di Indonesia. (*)
