Harianpilar, com. Bandarlampung – Kabupaten Way Kanan kembali menjadi sorotan publik akibat ramainya komentar negatif nitizen terhadap kepemimpinan Bupati Ayu Asalasiyah. Nitizen mayoritas menyoroti buruknya infrastruktur jalan di wilayah tersebut dari tahun ke tahun tak kunjung ada perubahan.
Padahal selama satu dekade terakhir, tampuk kekuasaan di Way Kanan eksekutif maupun legislatif berada dalam lingkaran satu keluarga besar H. Raden Kalbadi.
Pada periode 2016–2021 hingga 2021–2025, Way Kanan dipimpin oleh Raden Adipati Surya, yang merupakan anak kandung Raden Kalbadi.
Saat ini, estafet kepemimpinan kembali berada di keluarga yang sama, dengan Ayu Asalasiyah, adik Raden Adipati Surya sekaligus anak Raden Kalbadi, menjabat sebagai bupati.
Di legislatif juga di pimpin klan Kalbadi. Anaknya Kalbadi, Rial Kalbadi adalah Ketua DPRD Way Kanan saat ini.
Fenomena ini memunculkan perdebatan terkait kualitas demokrasi lokal, regenerasi kepemimpinan, hingga potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Pengamat politik Universitas Lampung (Unila), Sigit Krisbiantoro, menilai fenomena dinasti politik perlu dicermati secara objektif melalui tiga aspek utama, yakni keuntungan, kerugian, dan tantangan.
“Dinasti politik dalam pemerintahan memiliki sisi keuntungan, di antaranya kesinambungan kebijakan, program pembangunan yang berkelanjutan, jaringan birokrasi yang sudah terbentuk, serta stabilitas politik yang relatif terjaga,” ujar Sigit pada Harian Pilar, Senin (9/2).
Namun demikian, menurut Sigit, di balik keuntungan tersebut tersimpan risiko serius bagi demokrasi jika tidak dikelola dengan baik.
“Kerugiannya, regenerasi kepemimpinan bisa terhambat. Dalam kondisi ekstrem, dinasti politik dapat menutup peluang bagi figur lain yang sebenarnya memiliki kapabilitas lebih baik. Substansi dan kualitas demokrasi pun berpotensi melemah,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dominasi kekuasaan dalam satu keluarga membuka celah terjadinya praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), yang pada akhirnya dapat meruntuhkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Sigit, tantangan terbesar justru berada di tangan partai politik dan pemangku kepentingan.
“Parpol harus menjalankan fungsi kaderisasi dan penyaringan kepemimpinan secara serius, memastikan calon pemimpin benar-benar punya kapabilitas dan integritas. Tantangan lainnya adalah meningkatkan literasi politik masyarakat agar pemilih mampu menentukan pemimpin yang baik,” jelasnya.
Meski demikian, Sigit menegaskan bahwa dinasti politik tidak serta-merta menjadi masalah, selama mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Selama dinasti politik itu menguntungkan masyarakat, tidak terjadi KKN, serta mampu membangun demokrasi yang sehat, maka dinasti politik tidak bisa serta-merta disalahkan,” pungkasnya.
Sorotan terhadap Way Kanan pun menjadi cermin penting bagi daerah lain, bahwa keberlanjutan kepemimpinan harus selalu diiringi dengan akuntabilitas, keterbukaan, dan penguatan demokrasi, bukan sekadar pewarisan kekuasaan. (*)
