Harianpilar, com. Bandarlampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan keberhasilan sekaligus arah baru Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Lampung.
Hingga akhir 2025, realisasi MBG di Lampung menembus 108 persen dari target nasional dengan jumlah penerima manfaat mencapai 2,3 juta siswa, menjadikan Lampung sebagai salah satu daerah dengan capaian tertinggi secara nasional.
Capaian tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat memimpin Rapat Evaluasi Program MBG Tahun 2025 sekaligus persiapan pelaksanaan tugas Satuan Tugas (Satgas) MBG Tahun 2026 di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Selasa (20/1).
Rapat dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, jajaran pejabat tinggi Pemprov Lampung, serta perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung.
“Alhamdulillah, capaian kita secara proporsional mungkin sudah menjadi yang nomor satu secara nasional,” ujar Mirza.
Namun, keberhasilan tersebut, menurut Mirza, harus diikuti dengan penguatan dampak sosial dan ekonomi. Ia menekankan pentingnya integrasi seluruh program pemerintah kabupaten dan kota dengan MBG agar manfaatnya tidak berhenti pada pemenuhan gizi semata.
“Kita ingin MBG bukan hanya memberi makan anak-anak, tetapi juga menurunkan kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, dan memperkuat rantai pasok dari daerah,” tegasnya.
Gubernur Mirza juga menyoroti peran strategis desa sebagai pemasok utama bahan pangan MBG. Sebagai daerah lumbung pangan, Lampung dinilai memiliki kapasitas besar untuk memenuhi kebutuhan program dari wilayah sendiri.
“Ke depan, desa-desa harus disiapkan untuk mensupport kebutuhan MBG. Jangan sampai bahan makanan justru diambil dari luar daerah atau dari pusat kota,” jelasnya.
Di sisi lain, Mirza menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas dan keamanan pangan. Menanggapi laporan adanya menu MBG yang tidak layak konsumsi di salah satu sekolah di Lampung Utara, Gubernur Mirza menekankan seluruh dapur MBG wajib menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara ketat.
“Infrastruktur dapur harus baik, bahan makanan harus berkualitas, dan semuanya harus sesuai standar. Tidak boleh ada kompromi,” pungkasnya.
Dengan capaian melampaui target nasional dan fokus penguatan peran desa, Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan Program Makan Bergizi Gratis pada 2026 tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal dan instrumen penurunan kemiskinan. (Ramona)
