Harianpilar.com, Bandarlampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai Provinsi dengan Penanggulangan Kemiskinan Terbaik untuk kategori fiskal tinggi. Lampung berhasil mencatat penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,69 persen, melampaui rata-rata nasional kelompok fiskal tinggi yang berada pada angka 0,41 persen.
Selain itu, Lampung juga sukses menurunkan Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar 0,10 persen, atau lebih dari tiga kali lipat rata-rata nasional yang hanya 0,03 persen.
Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 yang digelar Kemendagri bekerja sama dengan Tempo Media Group pada Senin (1/12). Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal hadir langsung menerima penghargaan dalam acara yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta.
Direktur Utama Tempo Media Group, Arif Zulkifli, menjelaskan bahwa penilaian dilakukan sangat ketat dengan memanfaatkan ratusan gigabyte data dari berbagai kementerian dan lembaga nasional. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa penghargaan tersebut sangat kompetitif karena dibandingkan dengan 38 provinsi lain.
Capaian tersebut disebut sebagai bukti keseriusan Pemprov Lampung dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui penguatan ekonomi kerakyatan, penyediaan lapangan kerja, pemerataan akses pendidikan, serta peningkatan layanan kesehatan bagi kelompok masyarakat rentan.
Masih di hari yang sama, Pemprov Lampung kembali mencatat prestasi dengan meraih peringkat pertama Sutami Award 2025 untuk Kategori Kolaborasi dan Kemitraan Pemerintah Daerah dalam Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air. Penghargaan ini diterima oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dalam acara yang digelar di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta Selatan.
Penilaian kategori ini mencakup lima komponen utama, yaitu:
1. Penguatan perencanaan terpadu,
2. Perbaikan manajemen aset sumber daya air (SDA),
3. Mitigasi banjir dan kekeringan berbasis sains,
4. Kolaborasi multipihak,
5. Penguatan dampak ekonomi SDA.
Lampung dinilai menonjol dalam efisiensi pengelolaan aset, konservasi daerah aliran sungai (DAS), dan efektivitas program pengurangan daya rusak air.
Menteri PUPR RI Doddy Hanggodo dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, terutama menghadapi tantangan cuaca ekstrem dan kebutuhan respons cepat terhadap potensi bencana. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas kemampuan daerah dalam memperkuat hubungan pusat-daerah serta menjaga ketangguhan infrastruktur.
Dua penghargaan nasional yang diraih dalam satu hari ini disebut sebagai hasil sinergi seluruh elemen di Lampung—mulai dari pemerintah daerah, lembaga teknis, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat yang ikut menjaga dan mengoptimalkan infrastruktur sumber daya air.
Prestasi tersebut menunjukkan bahwa Lampung berada pada jalur yang tepat dalam mempercepat pembangunan daerah. Di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela, Pemprov Lampung dinilai berhasil menggabungkan pendekatan kesejahteraan sosial dengan tata kelola infrastruktur yang berimbang.
Keberhasilan ini sekaligus memperkuat posisi Lampung sebagai provinsi yang progresif, adaptif, dan berdaya saing tinggi, serta menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan mengelola sumber daya air secara berkelanjutan.
Pemprov Lampung menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat serta seluruh pemangku kepentingan demi mewujudkan pembangunan yang inklusif, merata, dan berdampak nyata bagi masyarakat. (Ramona).
Komentar