Harianpilar.com, Bandar Lampung – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, secara resmi meluncurkan tiga buku seri Mengenal Indikator yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung.
Peluncuran ditandai dengan pemukulan gong pada acara yang digelar di Ballroom Hotel Swiss-Bel, Bandar Lampung, Senin (29/9).
Dalam acara ini, Marindo membacakan sambutan tertulis Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Ia menekankan pentingnya literasi data sebagai landasan pembangunan daerah yang inklusif, transparan, dan berbasis bukti.
“Buku-buku ini bukan hanya karya ilmiah, melainkan juga karya literasi yang mampu menjembatani data statistik dengan masyarakat luas. Data yang disajikan tidak hanya berupa angka, tetapi juga diperkaya dengan narasi dan analisis yang memberi makna lebih dalam,” ujar Marindo.
Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan data yang tidak sekadar angka mentah. Data harus memberikan pemahaman yang kontekstual agar kebijakan publik dapat disusun dengan lebih tepat sasaran.
Buku pertama, Cerita di Balik Indikator, memperkenalkan proses dan metodologi di balik penyusunan berbagai indikator pembangunan. Buku ini diharapkan membantu pemerintah daerah dan masyarakat memahami makna di balik angka-angka statistik.
“Setiap indikator pembangunan punya cerita panjang. Dengan memahami prosesnya, kita yakin kebijakan yang diambil berbasis data yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Marindo.
Buku kedua berjudul Statistik Berkisah. Buku ini menyajikan data dengan gaya penceritaan yang lebih ringan agar lebih mudah dipahami masyarakat. Menurut Marindo, gaya ini dapat mematahkan stigma bahwa statistik hanya untuk kalangan ahli.
“Angka-angka yang kaku diolah menjadi kisah menarik. Masyarakat akan melihat statistik sebagai cerita tentang perjalanan Lampung: pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial, hingga inflasi yang memengaruhi kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Buku ketiga, Potret Kemiskinan di Provinsi Lampung, memiliki makna strategis. Buku ini mengangkat data kemiskinan lengkap dengan kisah nyata warga yang hidup dalam keterbatasan, sehingga menampilkan wajah kemiskinan secara lebih manusiawi.
“Data kemiskinan bukan sekadar persentase. Di balik angka itu ada kehidupan nyata yang perlu dipahami agar program pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Marindo.
Ia menambahkan, keberadaan tiga buku ini menunjukkan bahwa data bukan hanya milik pemerintah atau akademisi, tetapi juga hak masyarakat. Literasi data yang baik diyakini dapat meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan.
“Dengan literasi data, masyarakat bisa lebih kritis dan sadar bahwa setiap angka statistik adalah cerminan kondisi nyata. Inilah yang kita butuhkan: kesadaran kolektif bahwa pembangunan adalah tanggung jawab bersama,” ucapnya.(Ramona)
