Harianpilar.com, Lampung Timur – Ratusan warga dari Serikat Petani Lampung bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, menggelar aksi damai di kantor Bupati Lampung Timur, Rabu, (21/5/2025).
Kasus bermula dari penerbitan sertifikat tanah seluas 401 hektar oleh oknum-oknum tertentu tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari warga penggarap di delapan desa yang tersebar di beberapa kecamatan. Masyarakat mengaku telah menggarap lahan tersebut selama puluhan tahun, namun tiba-tiba muncul sertifikat hak milik (SHM) atas nama pihak lain.
Delapan desa yang terdampak konflik agraria tersebut adalah: Desa Sukadana Ilir, Kecamatan Sukadana, Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo dan Desa Tambah Subur, Kecamatan Way Bungur. Kemudian Desa Rejomulyo, Kecamatan Pasir Sakti, Desa Srimenanti, Kecamatan Labuhan Maringgai, Desa Tanjung Qencono, Kecamatan Way Bungur, dan Desa Bumi Jawa, Kecamatan Batanghari Nuban
“Pagi hari ini, kami gelar unjuk rasa di kantor Bupati Lampung Timur. Ini kami lakukan karena kami merasa ada mafia tanah di wilayah kami,” kata Suparjo selaku koordinator aksi.
Ia menambahkan, tanah tersebut seharusnya dikuasai oleh masyarakat petani yang selama ini menggarap dan memanfaatkan tanah tersebut, namun faktanya sertifikat atas nama pihak lain.
Lebih dari 500 kepala keluarga terdampak langsung oleh persoalan ini, dan mereka berencana melanjutkan aksi ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Timur.
“Kami berharap Bupati Lampung Timur dan BPN turun langsung ke lapangan untuk meninjau dan menyelesaikan konflik ini,”tegas Suparjo.
Ia juga menyampaikan harapan agar aparat terkait lebih kooperatif dan bertindak adil demi menyelesaikan permasalahan sosial yang membelenggu masyarakat.
Sementara itu, Kapolres Lampung Timur, AKBP Heti Patmawati, memimpin langsung pengamanan aksi unjuk rasa tersebut.
Untuk memastikan aksi berlangsung kondusif, Polres Lampung Timur mengerahkan 177 personel. Pengamanan dilakukan secara humanis dan persuasif, sesuai dengan arahan Kapolres yang menekankan pentingnya komunikasi yang baik dengan para peserta aksi.
“Kami pastikan seluruh personel mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Tugas kita adalah memberikan rasa aman, baik kepada pengunjuk rasa maupun masyarakat sekitar,” ujar AKBP Heti Patmawati.
Personel Polwan turut dikerahkan dalam pengamanan untuk menjalin komunikasi yang lebih dekat dengan peserta aksi, khususnya dari kalangan perempuan. Kapolres menyatakan bahwa pihaknya siap memfasilitasi pertemuan antara perwakilan massa aksi dan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk menjembatani penyampaian aspirasi secara damai dan konstruktif. (Rls)
