Harianpilar.com, Bandarlampung – Memasuki triwulan kedua tahun anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan kinerja keuangan yang sangat positif.
Hingga tanggal 10 Mei 2025, realisasi pendapatan dan belanja daerah mencapai level tertinggi dalam lima tahun terakhir. Ini menandai komitmen kuat Pemprov Lampung dalam mengakselerasi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Realisasi pendapatan per 10 Mei 2025 tercatat sebesar Rp2,25 triliun atau 30,23% dari target tahunan. Capaian ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, melampaui performa pendapatan pada tahun-tahun sebelumnya, yakni: 2021: Rp1,88 triliun (25,02%); 2022: Rp2,04 triliun (29,50%); 2023: Rp2,00 triliun (24,83%); 2024: Rp2,04 triliun (23,72%).
Rentang capaian pendapatan dari tahun 2021 hingga 2024 berada antara 23% hingga 29%, dengan nilai maksimal Rp2,04 triliun. Capaian tahun 2025 tidak hanya melewati batas tersebut, tetapi juga mencerminkan upaya intensif Pemprov Lampung dalam menggali dan mengelola potensi pendapatan secara efektif dan inovatif.
Di sisi belanja, kinerja Pemprov Lampung juga menunjukkan lonjakan positif. Hingga 10 Mei 2025, realisasi belanja tercatat sebesar Rp1,85 triliun atau 24,62%, menjadikannya yang tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Untuk perbandingan, berikut data realisasi belanja per 10 Mei dalam lima tahun terakhir: 2021: Rp1,38 triliun (18,34%); 2022: Rp1,35 triliun (19,02%); 2023: Rp1,42 triliun (17,24%); 2024: Rp1,82 triliun (20,82%).
Realisasi belanja tahun 2021 hingga 2024 berada pada kisaran 17% hingga 20%, dengan nilai tertinggi Rp1,82 triliun. Capaian tahun 2025 mengindikasikan adanya percepatan penyerapan anggaran yang signifikan demi mendorong pelaksanaan program pembangunan secara lebih merata dan efektif.
Kinerja keuangan Pemprov Lampung dalam tiga bulan terakhir juga menunjukkan akselerasi tajam. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, per Februari 2025, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar 8,83% dan belanja sebesar 5,67%. Namun hanya dalam waktu dua bulan lebih, per 10 Mei 2025:
Kemudian, Realisasi pendapatan meningkat menjadi 30,23% dan Realisasi belanja naik menjadi 24,62%. Hal ini membuktikan bahwa langkah-langkah percepatan yang dilakukan telah memberikan hasil yang nyata dan terukur.
Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang telah bekerja keras dalam meningkatkan kinerja keuangan. Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi antara kebijakan yang tepat, pengelolaan keuangan yang akuntabel, serta komitmen dalam memberikan pelayanan publik terbaik.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa berbagai inovasi yang saat ini dijalankan dalam pengelolaan pendapatan akan terus ditingkatkan guna memastikan tercapainya target anggaran. “Realisasi ini diharapkan dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Lampung,” terangnya.
Terpisah, Akademisi dan Peneliti Keuangan Publik Universitas Lampung sekaligus Pengurus ISEI Lampung, Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Ak., CA., menyatakan bahwa capaian ini adalah hasil dari fiscal shock response yang tepat.
“Apa yang dilakukan Pemprov Lampung menunjukkan kapasitas fiskal yang tanggap terhadap dinamika nasional. Ini bukan hanya eksekusi cepat, tetapi juga keberanian berbenah secara sistematis,” ujar Dr. Saring.
Dikatakannya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, merespons kritikan pusat bukan dengan pembelaan, melainkan dengan tiga langkah strategis:
“Kemudian, Menyelaraskan penatausahaan kas dengan progres pembangunan nyata, Mengintegrasikan Dana BOS dan BLUD dalam sistem pelaporan, Memastikan efisiensi perputaran kas untuk langsung memberi dampak ke masyarakat,” bebernya.
Menurutnya, langkah ini selaras dengan arahan Mendagri Tito Karnavian bahwa belanja pemerintah harus menjadi penggerak ekonomi. Lampung menjawab tantangan itu dengan kerja nyata.
“Pemerintah yang kuat bukan yang sempurna sejak awal, tapi yang cepat belajar dan memperbaiki,” tambah Dr. Saring.
Dia juga menilai strategi fiskal Lampung sebagai bentuk fiscal leadership yang solutif dan berbasis data.
“Dengan keberhasilan ini, Lampung tidak lagi berada di posisi tertinggal. Justru kini menjadi rujukan nasional dalam percepatan belanja anggaran dan tata kelola fiskal adaptif,” pungkasnya.(*)
