Harianpilar.com, Bandarlampung – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menyikapi dan melakukan negosiasi dengan pemeringah Amarika Serikat (AS). Apindo juga menilai kebijakan
AS menaikkan tarif dasar dan bea masuk (BM) atas barang impor dari sejumlah negara mitra dagangnya menjadi tantangan sekaligus membuka peluang baik bagi Indonesia.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani mengatakan, pemerintah harus berhati-hati dalam melakukan negosiasi atas kebijakan tarif yang diberlakukan pemerintahan Presiden AS Donald Trump.
Di sisi lain, Shinta mengusulkan agar perusahaan di Indonesia diizinkan mengimpor langsung barang dari AS, tanpa pihak ketiga.
Hal itu disampaikan Shinta dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, seperti dilansir cnbcindonesia.com, Selasa (8/4).
Shinta berharap pemerintah juga terbuka menerima masukan dari pelaku usaha terkait kondisi di lapangan, mana yang baik dan mana yang belum baik. Sarasehan itu dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran menteri-menterinya. Hadir para pengusaha nasional, ekonom, bahkan pimpinan serikat pekerja.
“Mesti sering-sering ketemu Bapak, ini seperti suntik Vitamin C, energi langsung meluap-luap. Bapak selalu mengatakan Indonesia Incorporated. Artinya kami juga adalah bagian dari pemilik saham negeri ini,” katanya.
Di sisi lain, dia menyoroti strategi yang telah dilakukan justru tidak terasa dampaknya di lapangan. Padahal, sudah banyak effort dan strategi baik yang dilakukan, namun dampak implementasinya belum dirasakan.
“Tadi sudah disampaikan mengenai deregulasi dan ekonomi biaya tinggi. Ini kenyataan yang terjadi di lapangan. Bapak sudah tahu begitu banyak masalah perizinan. Bapak sudah punya solusinya. Namun kenyataan sudah bertahun-tahun banyak yang belum bisa diperbaiki. Jadi, biarlah kami berperan memberikan masukan dari lapangan, apa yang sudah dan belum jalan. Sehingga, secara berkala bapak bisa tahu. Kalau tadi dikatakan banyak yang sudah baik, banyak juga yang belum baik. Kami selalu berdasarkan data dan fakta. Bapak bisa langsung melihat apa saja yang belum bisa jalan,” cetusnya.
“Apapun yang kita lalukan perlu action. Kami melihat Presiden Trump ini hanya melihat deal. Kami lalu langsung menghubungi mitra kami di Amerika. Karena Amerika itu jelas mau melihat bagaimana menurunkan defisit. That’s it. Yang pasti mereka mau tahu kapan kamu bisa impor, kapan impornya? Karena itu kami beberapa dari swasta, kami langsung berinteraksi dengan pengusaha di sana, bagaimana bisa kami impor. Kami mohon ini bisa langsung diimpor industri, tidak pakai pihak ketiga. Ini akan bisa meng-cut beberapa permasalahan yang dihadapi,” beber Shinta.
Impor yang dimaksud Shinta di antaranya adalah gandum, kedelai, dan juga beberapa komoditas lain yang bisa diimpor dari AS. Sebagai catatan, Indonesia memang masih mengandalkan 90-100% kebutuhan gandum dan kedelainya dari pasokan impor. Termasuk dari AS. Lalu, Shinta pun meminta tim negosiasi berhati-hati dalam melakukan negosiasi. Termasuk, mengantisipasi ancaman pengalihan (diversion).
“Nah kita juga mesti melihat dari pasar Amerika ini kita melihat secara positif bagaimana kita bisa bernegosiasi. Tapi di sisi lain kita juga mesti berhati-hati, ini penting. Karena apa pun Indonesia ini market yang besar. Jadi jelas pasti juga ada diversion makanya tadi kami selalu katakan antidumping itu penting, kita harus melindungi pasar dalam negeri kita. Ini sangat penting.
***Peluang Tantangan
Terpisah, Ketua Umum DPP Apindo Lampung, Ary Meizary Alfian, mengatakan, kebijakan AS dengan menaikkan tarif dasar dan bea masuk (BM) atas barang impor dari sejumlah negara mitra dagangnya, menjadi tantangan sekaligus menjadi peluang bagi Indonesia. Tinggal bagaimana pemerintah dan pelaku usaha bisa duduk bersama menentukan langkah yang konkret.
“Ini menjadi tantangan karena berdampak luas. Kebijakan Presiden Trump itu membuat goncang pasar,” ungkapnya.
Namun, lanjutnya, ada peluang yang muncul dari kebijakan itu bagi Indonesia yang memiliki banyak barang yang tidak dimiliki oleh Negara lain, sehingga Indonesia memiliki peluang memperluas pasar.”Barang yang di informasi AS dari kita itu adalah barang yang memang sangat dibutuhkan warga AS. Barang-barang pertanian sebagian besar tidak termasuk dalam kebijakan AS, dan Indonesia memiliki banyak produk pertanian yang dibutuhkan mereka,” terangnya.
Menurut Ary, kebijakan AS itu juga menjadi peluang karena menjadi moment industri dalam Negeri untuk melakukan efesiensi sehingga memiliki harga yang kompetitif.”Ini waktunya pelaku usaha di dalam Negeri kita untuk melakukan efesiensi sehingga harga produk bisa kompetitif,” tandasnya.
Disisi lain, jelasnya, ini kesempatan pemerintah untuk meningkatkan investasi, sebab investor-investor yang selama ini banyak di Negara yang terkena tarif mahal bisa berpindah ke Indonesia.”Kayak China yang saat ini kena tarif 100 persen lebih, itu investor disama berpotensi pindah, dan kita harus memberikan karpet merah, ini yang perlu sama-sama dirumuskan oleh pemerintah dan pelaku usaha dalam Negeri langkah seperti apa yang akan di ambil,” pungkasnya.(*)
