Harianpilar.com, Bandarlampung – DPRD Provinsi Lampung mendorong Gubernur Lampung terpilih Rahmat Mirzani Djausal untuk menggali semua potensi pendapatan asli daerah (PAD) untuk menutupi defisit yang di alami APBD Provinsi Lampung. Sebab jika tidak diatas maka hutang Pemprov Lampung terus membengkak.
Salah satu saran dari DPRD Provinsi Lampung adalah melaksanakan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di awal tahun 2025 bukan di akhir tahun seperti biasanya dilaksanakan.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Naldi Rinara, mengatakan, Pemprov Lampung harus untuk menggali semua sektor yang berpotensi untuk menggenjot PAD. Sebab data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung yang mencatat PAD Lampung 2024 hanya mencapai Rp 3,3 triliun dari target Rp5,1 Triliun.
Menurutnya, kegagalan mencapai target PAD ini menjadi pemicu utama defisit dan utang yang terus membengkak. “Untuk itu wajib hukumnya bagi OPD untuk mencapai target PAD. Kinerjanya harus segera digenjot. Jika nanti tidak tercapai, kami akan lakukan evaluasi terhadap OPD yang berkinerja buruk,” ujarnya, Senin (3/2).
Realisasi PAD yang belum maksimal menjadi pekerjaan rumah penting bagi Provinsi Lampung. “Kini, semua pihak berharap ada upaya nyata dari OPD penghasil PAD agar target tahun ini benar-benar tercapai,” ujarnya.
Menurutnya, ada sejumlah sektor untuk menggali PAD Provinsi Lampung. Diantaranya dari Bank Lampung dan Bappeda. ”Sedangkan sejumlah sektor lain untuk meningkatkan pendapatan daerah salah satunya dengan mengoptimalkan BUMD,” kata dia.
Potensi yang besar itu adalah dari pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, rokok, dan pajak air permukaan. Politisi Partai Nasdem tersebut, mendorong pemprov agar segera mengambil langkah-langkah konkret untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah. “Ini penting dilakukan untuk membangun Provinsi Lampung ke depannya lebih baik lagi,” tegasnya.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Munir Abdul Haris menambahkan, potensi PAD Provinsi Lampung paling banyak terletak di PKB. “Dan kita ingin Gubernur Lampung terpilih nanti ketika sudah dilantik dapat membuka program pemutihan PKB di awal tahun selama tiga bulan, yakni di bulan Maret sampai Mei 2025,” ujarnya, Senin (3/2).
Menurut Politisi PKB ini, pemutihan PKB diawal tahun sangat penting dilakukan untuk memprediksi atau memperkirakan PAD di tahun berikutnya. “Jadi jangan pemutihan PKB ini dilakukan diakhir tahun. Karena menurut saya ini kurang efektif,” kata dia.
Wakil rakyat yang identik dengan blangkonnya ini juga mengatakan, pemutihan PKB diawal tahun juga harus dilakukan secara inovatif dan dengan terobosan-terobosan baru. Agar masyarakat mudah untuk melakukan pembayaran PKB.”Jika perlu kita jemput bola. Bapenda bisa bekerja sama dengan BUMDES, nanti kepala desa yang mengelola pembayaran PKB. Dan disitu masyarakat bisa membayar bisa melalui QRIS atau secara tunai,” bebernya.
Legislator dapil Lampung Tengah ini juga meminta kepada Gubernur Lampung terpilih nantinya mengumpulkan seluruh stakeholder untuk duduk bersama membahas bagaimana meningkatkan PAD Provinsi Lampung.
“Panggil semua OPD, kita duduk bersama, baik eksekutif dan legislatif, kita bahas bersama-sama bagaimana meningkatkan PAD Lampung ini. Karena miris PAD kita minim, kalau PAD minim bagaimana kita mau membangun daerah,” bebernya.
Terkait Opsen PKB, menurutnya, hal ini suatu langkah yang bagus. Karena dengan adanya pertarunan ini membuka peluang bagi Kabupaten/kota untuk menarik PKB secara langsung. “Ini juga untuk mengurangi resiko DBH yang tidak tersalurkan ke daerah karena sudah terpakai dulu oleh provinsi,” kata dia.
Munir mengaku prihatin dalam APBD Perubahan, target PAD 2024 ditetapkan sebesar Rp5,1 triliun, tetapi menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), realisasi yang dicapai hanya sekitar Rp3,3 triliun.
“Jika angka ini benar, maka ada penurunan sekitar Rp466 miliar dibandingkan tahun 2023, di mana realisasi PAD mencapai Rp3,7 triliun. Artinya, target PAD kita tidak tercapai,” pungkasnya. (*)
.
Caption foto
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung yang juga Sekretaris Pansus LHP BPK RI, Munir Abdul Haris menyerahkan laporan hasil pansus ke Pj. Sekdaprov Fredy.
