Harianpilar.com, Bandarlampung – Penjabat Gubernur Lampung Samsudin secara resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung tahun 2025. Dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/835/V.08/HK/2024 tanggal 10 Desember 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Lampung tahun 2025 itu terjadi kenaikan 6,5 persen dari tahun sebelumnya, sehingga membuat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung keberatan.
Pemprov Lampung dalam penetapan ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, yang telah ditetapkan pada 4 Desember 2024. Dalam peraturan tersebut, kenaikan upah minimum provinsi ditetapkan sebesar 6,5%, sebagaimana yang telah diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Rapat Terbatas di Kantor Presiden.
UMP Lampung tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp2.893.070 perbulan. Angka ini diperoleh melalui musyawarah bersama Dewan Pengupahan Provinsi Lampung, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025 dan wajib dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha di Provinsi Lampung.
Pj. Gubernur Samsudin menegaskan bahwa penetapan UMP ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan pekerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan di Provinsi Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung berharap keputusan ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi para pekerja dan tetap menjaga iklim usaha yang kondusif.
“Kami mengimbau seluruh masyarakat Lampung, baik pekerja maupun pengusaha, untuk bersama-sama menjalankan keputusan ini dengan penuh rasa tanggung jawab demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di Provinsi Lampung,” ujar Samsudin.
Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DPP Lampung menyampaikan keberatan atas penetapan upah minimum tahun 2025 sebesar 6,5% yang ditetapkan oleh Pemerintah. Ketua DPP Apindo Lampung, Ary Meizari, menyatakan kenaikan upah yang signifikan ini akan mempengaruhi biaya tenaga kerja dan struktur biaya operasional perusahaan, terutama bagi perusahaan padat karya.
“Kami tidak memahami dasar penetapan persentase kenaikan tersebut, karena merupakan keputusan sepihak Pemerintah. Terkait upaya hukum, saat ini kami masih menunggu sikap dan arahan dari Ketua DPN Apindo. Sebagai Ketua DPD Apindo Provinsi Lampung, saya mendukung pernyataan Ketua DPN Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, yang menyatakan Penetapan upah minimum yang sering berubah-ubah menciptakan ketidakpastian bagi para pelaku usaha. Investor membutuhkan kepastian untuk dapat merencanakan investasi jangka panjang. Ketidakpastian dan perubahan regulasi yang terus-menerus ini akan mengganggu proyeksi bisnis dan menghambat pertumbuhan ekonomi, termasuk di Lampung.
Ary menegaskan bahwa Apindo akan selalu mengingatkan anggotanya untuk taat hukum. Sepanjang penetapan pemerintah tersebut sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau belum ada produk hukum lain yang membatalkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.16/2024 yang mengatur soal penetapan upah minimum 2025, perusahaan diharap untuk mentaatinya.
Ary juga mengingatkan bahwa ketentuan tentang Upah minimum ini tidak berlaku untuk UMKM.(*)
