Harianpilar.com, Bandarlampung – Penjabat (Pj) Gubernur Lampung Samsudin diminta lebih memprioritaskan kerja-kerja yang bersentuhan langsung dengan rakyat dari pada kerja-kerja seremonial dan bersifat pencitraan. Salahnya mengurusin masalah harga singkong yang saat ini lagi anjlok.
Setidaknya ada 2 kabupaten yakni Kabupaten Tulangbawang Barat dan Lampung Timur yang petaninya mulai mengeluhkan anjloknya harga singkong.
Anggota DPRD Provinsi Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi, mengatakan, pemerintah harus merespon secara cepat kondisi petani singkong di Provinsi Lampung.
“Dari beberapa data dan informasi yang saya dapat, kondisi petani singkong kita harus mendapatkan perhatian atas anjloknya harga komoditas singkong,” kata Wahrul, Selasa, (10/12).
Wahrul menegaskan, Pemerintah Provinsi Lampung harus mengendalikan harga singkong untuk kesejahteraan para petaninya.”Pj. Gubernur dan Dinas terkait harus intervensi atas harga komoditas singkong yang anjlok belakangan ini. Pj. Gubernur harus panggil pihak-pihak terkait,” tegasnya.
Wahrul mengatakan dengan harga singkong saat ini menjadikan para petani singkong jauh dari kata kesejahteraan.”Dengan harga yang sudah pecah dari Rp1000/Kg, para petani tidak bisa untung bahkan cenderung merugi karena tidak bisa menutup biaya produksi,” tegas Wahrul.
Wahrul berharap kondisi petani singkong khususnya yang ada di Provinsi Lampung mendapatkan perhatian dan menjadi atensi khusus bagi semua pihak.”Semoga harga komoditas singkong lekas membaik”, tutupnya.
Terpisah, Akademisi Universitas Lampung (Unila), Yusdianto, mengatakan, Pj.Gubernur Lampung saat ini harus fokus pada kerja-kerja yang besentuhan dengan rakyat langsung dan mempersiapkan transisi pemerintah secara baik.”Pj.Gubernur cukup fokus pada dua hal saja saat ini. Pertama fokus pada kerja-kerja yang bersentuhan langsung dengan rakyat, seperti menangani masalah harga singkong yang turun itu. Ke dua fokus pada menyiapkan transisi pemerintah agar berjalan baik dan tidak bergejolak,” terangnya.
Untuk kerja-kerja strategis, lanjutnya, serahkan saja ke Gubernur dan Wakil Gubernur defenitif setelah dilantik, sehingga pelaksanaanya bisa komprehensif.”Bicara Kota Baru, penataan birokrasi, dan lainnya biarkan itu dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Fokus saja menyiapkan transisi pemerintahan yang baik, dan mengurusi persoalan konkret rakyat,” tandasnya.
Menurut Yusdianto, Pj.Gubernur harus mengurangi kegiatan-kegiatan seremonial apa lagi pencitraan. Sehingga tidak muncul pandangan negatif publik.”Belakangan ini kita lihat muncul pandangan seolah banyak pencitraan dan kegiatan seremonial. Sementara di masyarakat banyak persoalan yang harus lebih diperhatikan, seperti persoalan anjloknya harga singkong yang banyak dikeluhkan petani. Itu harusnya lebih menjadi perhatian Pj.Gubernur,” pungkasnya.(*)
