Harianpilar.com, Bandarlampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, akhirnya mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola dan Peningkatan Produktifitas Panen Tebu, yang salah satu point memperbolehkan penan tebu dengan cara dibakar.
Menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) putusan Mahkamah Agung Nomor : 1P/HUM/2024 memerintahkan kepada termohon (Gubernur Lampung) untuk mencabut Peraturan Gubernur No.33 tahun 2020.
“Dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat, oleh karena itu untuk menghormati putusan pengadilan/Mahkamah Agung, maka gubernur Lampung mencabut Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2020 tersebut,” ungkap Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Fahrizal Darminto, di ruang kerjanya, Selasa (21/5).
Untuk itu, kata Sekdaprov, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Peningkatan Produktifitas Tanam Tebu kemudian diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 tahun 2020 tentang Tata Kelola dan Peningkatan Produktifitas Panen Tebu.
Dilansir Hukum Online.com, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengapresiasi putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan uji materiil terhadap Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2023.
Permohonan diajukan pejabat pengawas lingkungan hidup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) beserta unsur masyarakat.
Dalam Putusan MA Nomor 1P/HUM/2024, majelis hakim yang diketuai hakim agung Yulius memerintahkan untuk mencabut Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 karena bertentangan dengan sejumlah aturan.
Di antaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.
Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan panen menggunakan metode bakar lahan telah menguntungkan perusahaan perkebunan tebu, namun merugikan publik. Dengan demikian, Pergub tersebut harus dicabut.
“Panen tebu dengan cara membakar memang menghemat biaya panen, tapi tindakan ini mengakibatkan kerugian yang sangat besar seperti pelepasan emisi gas rumah kaca, kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta mengganggu kesehatan masyarakat akibat asap dan partikel debu,” tegas Rasio di kantor KLHK, Senin (20/5). (*).
