Harianpilar.com, Bandarlampung – Belum diketahui apa yang melatarbelakangi Caleg DPRD Bandarlampung Dapil IV dari PDIP M. Erwin Nasution, berencana mencabut laporan dugaan suap terhadap oknum komisoner KPU Bandarlampung ke Bawaslu.
Padahal, laporan dugaan suap dengan kerugian mencapai Rp760 juta itu baru satu hari dilaporkan.
Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P Panggar membenarkan informasi tersebut. “Tadi sekitar jam 13.00 Liaison Officer (naradamping) pelapor datang ke Bawaslu, dia mengkonsultasikan rencana pencabutan laporan,” kata Iskardo, Selasa (27/2).
Iskardo mengatakan, dirinya menyampaikan kepada LO Erwin Nasution bahwa Bawaslu posisinya menerima laporan. Soal cabut laporan, itu merupakan hal prerogatif pelapor.
“Secara prosedur, dua hari kami melakukan kajian terhadap laporan yang disampaikan, mudah-mudahan besok hasil kajian kami akan kami sampaikan, apakah akan dilanjutkan atau tidak,” sambungnya.
Untuk diketahui, sebelumnya M. Erwin Nasution melaporkan Komisioner KPU Kota Bandar Lampung FT dan tiga orang lainnya ke Bawaslu Provinsi Lampung, Senin (26/2).
Tiga orang lainnya adalah Ketua Panwascam Kedaton, Ketua Panwascam Way Halim dan Ketua PPK Kedaton.
Total uang yang sudah diserahkan mencapai Rp760 Juta. Rinciannya, Rp530 juta diberikan kepada Komisioner KPU Bandar Lampung, Rp50 juta untuk Ketua Panwascam Kedaton, Rp50 juta untuk Ketua Panwascam Way Halim dan Rp130 juta kepada PKK Kedaton.
Praktisi Hukum LBH Citra Satya Justisia (Trasajus) Lampung Meida Hartawan mengatakan, larangan politik uang tertuang pada Pasal 278 ayat (2), 280 ayat (1) huruf j, 284, 286 ayat (1), 515 dan 523 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
“Seperti Pasal 280 ayat (1) huruf j menyebutkan, penyelenggara, peserta hingga tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu,” ungkap Meida, saat dihubungi vaitelepon, Selasa (27/2).
Untuk itu, kata Meida, dugaan suap antara Caleg dengan komisioner KPU masuk ranah pidana.
“Apapun motifnya suap menyuap masuk dalam ranah pidana dan itu harus diproses hukum biar ada efek jera,” kata Meida, saat dihubungi via telepon, Selasa (27/2).
Ditegaskan Meida, pelanggaran hukum suap menyuap akan memiliki konsekuensi hukum terhadap keduanya.
“Keduaduanya bisa dipidana anatara penyuap dan yang menerima,” ungkapnya.
Untuk itu, kat Meida, terlepas dicabut atau tidaknya laporan itu, Bawaslu wajib menindaklanjuti laporan dugaan suap menyuap itu.
“Mesi dicabut Bawaslu wajib menindaklanjutinya, agar tidak mencederai proses pemilu,” tegasnya. (*).
