Harianpilar.com, Bandarlampung – Hujan lebat yang mengguyur kota Bandar Lampung dan sekitarnya pada sabtu, 24 Februari 2024 telah menimbulkan bencana ekologis banjir di beberapa titik di Kota Bandarlampung, mendapat perhatian serius dari Wahana Lingungan Hidup (Walhi) Lampung. Walhi menyebut, banjir kali ini yang terparah dari kejadian- kejadian sebelumnya.
Direktur Walhi Lampung Irfan Tri Musri menjelaskan, data yang dihimpun Walhi setidaknya kejadian banjir tersebut terjadi di Rajabasa Nunyai, Belakang Polinela, Perumahan Ragom Gawi, Hajimena, Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Gang Cuek Way Halim dekat SD 01 Jagabaya, Kalibalau Kencana, sekitaran Universitas Teknokrat Indonesia serta di Jalan Yos Sudarso Way Lunik.
Menurutnya, kejadian banjir yang terjadi saat ini bukan merupakan kejadian pertama yang terjadi, melainkan sudah berulang kali terjadi, namun tidak pernah mendapkan perhatian serius dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung.
Walhi menilai, saat ini telah terjadi dua kegagalan Pemkot Bandarlampung terhadap kejadian banjir ini.
“Kegagalan pertama yaitu Pemkot Bandarlampung telah gagal melakukan upaya peminimalisiran banjir di Kota Bandarlampung, bahkan kejadian banjir kali ini bisa disebut lebih parah dari kejadian-kejadian sebelumnya. Kemudian kegagalan kedua yaitu upaya mitigasi yang menyebabkan warga kebingungan dalam proses evakuasi ketika banjir terjadi dan Pemkot Bandarlampung tidak siap dalam penanggulangan banjir,” ungkap Irfan, Senin (26/2).
Irfan menilai, kegagalan Pemkot Bandarlampung dalam meminimalisir banjir tentunya bukan sesuatu yang tanpa sebab.
Hal ini terjadi akibat Pemkot Bandarlampung yang tidak pernah menjadikan aspek lingkungan hidup sebagai panglima dalam pembangunan.
“Ini semua terjadi akibat Pemkot Bandarlampung yang sangat serampangan dalam menerbitkan izin, kemudian juga ini dampak dari tata ruang kota Bandarlampung yang mengedepankan investasi tanpa memeperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup,” ungkapnya lagi.
Irfan menegaskan, selama ini pemerintah selalu men’Dewa’kan investasi yang kemudian mengabaikan lingkungan hidup dan masyarakat.
“Sehingga akibat dari alih fungi lahan yang masif dan tidak memperhatikan aspek lingkungan, masyarakat yang menerima dan merasakan dampak dari pembangunan tersebut,” jelasnya.
Irfan kembali menegaskan, hal ini juga diperparah dengan kebijakan dan program Pemkot Bandarlampung yang juga tidak pernah memprioritaskan program lingkungan hidup dan pencegahan bencana.
“Banjir yang terjadi selain disebabkan oleh alih fungsi lahan yang massif, juga disebabkan oleh pendangkalan sungai, serta sistem drainase kota Bandarlampung yang buruk. Selain itu hal ini juga disebabkan akibat minimnya daerah resapan air dan daerah tangkapan air,” urainya.
Atas musibah ini, Walhi sangat menyayangkan respon dan pernyataan Walikota Bandarlampung dalam pemberitaan media. Eva Dwiana menyampaikan langkah jangka pendek yang akan dilakukan pemerintah.
“Jangka pendeknya, Walikota Eva Dwiana yang didampingi para petinggi stakeholdernya mengatakan akan segera memperbaiki tanggul permukiman warga, membagikan beras, dan nasi kotak siang ini. Jangka panjang, Walikota Eva Dwiana merencanakan pembuatan kanal banjir yang lebih kokoh. “Banjir besar kali ini di luar dugaan kita,” kata Eva.
Pernyataan tersebut, menurut Irfan, tentunya pernyataan yang sangat keliru, karena bagi-bagi beras dan nasi kotak bukan merupakan suatau upaya dalam penanggulangan banjir.
Tetapi lebih kepada respon pemerintah terhadap korban banjir yang memang sudah menjadi kewajiban pemerintah.
Kemudian yang tidak kalah penting juga Pemkot Bandarlampung jangan menganggap ini di luar dugaan, karena selama ini pemerintah juga tidak pernah menyiapkan antisipasi dan sistem peringatan dini (early warning system).
“Pemerintah Kota Bandarlampung tidak melihat akar permasalahan terjadinya banjir dan ketidaksiapan dalam menghadapi situasi banjir meskipun sudah terjadi berulang-ulang,” tegasnya.
Menurut penilaian Irfan, seharunya hal ini menjadi bahan evaluasi Pemkot Bandarlampung dalam meminimalisir terjadinya banjir yang tidak berfokus pada respon pasca banjir dan perbaikan tanggul namun juga melihat faktor-faktor lain seperti adanya permasalahan sampah, minimnya RTH daerah tangkapan dan resapan air, pendangkalan dan penyempitan sungai.
“Serta tidak menerbitkan izin-izin pembangunan tempat usaha yang berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat, sehingga Kota Bandarlampung mampu menghadapi situasi cuaca ektrim yang kapan saja bisa terjadi dengan langkah-langkah yang tepat,” ujarnya.
Irfan menambahkan sudah saatnya Pemkot Bandarlampung ‘Sadar’ bahwa kepentingan lingkungan hidup dan masyarakat harus menjadi hal yang utama dalam pembangunan.
“Pemkot Bandarlampung harus segera melakukan evaluasi terhadap semua pembangunan di Kota Bandarlampung yang telah berdampak buruk terhadap lingkungan hidup dan masyarakat,” harapnya.
Selain itu, kata Irfan, Pemkot Bandarlampung juga harus segera melakukan peningkatan ruang terbuka hijau, normalisasi sungai serta peningkatan kapasitas drainase di Kota Bandar Lampung.
“Pemkot Bandarlampung juga harus menghentikan penerbitan terhadap izin-izin usaha yang berdampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat yang dapat menyebabkan bencana ekologis. Serta harus bertanggung jawab terhadap warga Bandar Lampung yang terdampak banjir,” tegasnya lagi. (*).
