oleh

Petani Desak Pemprov Batalkan Sertifikat Lahan Eks Register 38

Harianpilar.com, Bandarlampung – Ratusan petani asal Desa Sripendowo, Lampung Timur (Lamtim) dan Kotabaru, Lampung Selatan(Lamsel) menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung, Rabu (10/1).

Mereka mengeluhkan persoalan lahan eks register 38 Lamtim seluas 401 hektar yang terletak di 7 desa, yang selama ini mereka garap. Dimana di atas lahan itu telah terbit sertifikat atas nama perorangan dan bukan atas nama penggarap.

Untuk itu, para petani mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk membatalkan sertifikat yang terbit di atas lahan garapan masyarakat tersebut sejak tahun 1964.

“Kami hari ini datang permohonan kami untuk meminta sertifikat yang sudah diterbitkan di lahan kami namun bukan atas nama penggarap itu dibatalkan,” ungkap salah satu petani asal Lampung Timur, Suparjo yang berasal dari Sri Pendowo, Rabu (10/1).

Mereka mengatakan jika memang betul lahan itu sudah dibebaskan dari kawasan hutan, tentunya mereka berharap sertifikat itu atas nama penggarap.

“Karena lahan itu kan dulunya lahan Register 38 Lampung Timur, namun sudah 90 persen digarap oleh warga Sri Pendowo,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, secara total masyarakat yang menggarap ada 390 orang di luas lahan seluas 401 hektar yang terletak di 7 desa. Mereka telah menggarap di lahan tersebut sejak 1964.

“Memang kami ini tahunya itu lahan register, memang dulu tidak ada surat apapun. Karena itulah kami juga kaget kok bisa tiba-tiba muncul sertifikat, namun bukan nama penggarap, nama sertifikat itu justru nama perorangan,” katanya.

Kemudian petani Maryono, penggarap lahan Kota Baru, Lampung Selatan juga mengeluhkan terkait lahan yang mereka garap saat ini. Apalagi setelah Pemprov Lampung menerapkan sistem sewa pada lahan tersebut.

“Dahulu kami diizinkan secara lisan menggarap lahan itu, tapi kok sekarang muncul sewa. Karena itu kami menolak,” katanya.

Maryono dan petani di Kota Baru merasa terintimidasi. Karena diminta untuk membayar sewa di lahan. Mereka juga mengeluhkan hingga saat ini belum dapat duduk bersama Komisi I DPRD Provinsi Lampung, BPK dan KPK.

“Kami sudah meminta untuk bertemu dengan Komisi I, BPK, KPK tapi sampai saat ini belum terlaksana. Kami ingin mengadukan hal yang kami rasakan, karena saat ini Kota Baru kondisinya kritis. Banyak bangunan mangkrak, padahal itu dari uang rakyat dan itu merupakan ruang hidup bagi kami petani sebagai lahan garapan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS mengatakan terkait aspirasi masyarakat yang mendatangi Kantor DPRD Provinsi Lampung hari ini akan ditindaklanjuti.

“Kami akan memanggil pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan mafia tanah di Provinsi Lampung ini,” beber Budi.

Dia juga akan membawa masalah ini ke Kementerian Kehutanan untuk mengetahui secara detail persoalan yang dialami oleh para petani. “Kami akan bawa masalah ini juga ke Kementerian Kehutanan agar persoalannya lebih jelas,” katanya. (*).