oleh

PKPU 15/2023 Berpotensi ‘Membunuh’ Media Massa 

Harianpilar.com, Bandarlampung – Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023, tentang larangan dan pengaturan waktu pemasangan iklan caleg, dinilai sangat memberatkan dan berpotensi ‘Membunuh’ media massa di daerah.

Kebijakan itu mengekang dan tidak memberikan keleluasaan bagi pemilik media untuk menghidupkan perusahaaan di daerah.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Lampung Ahmad Novriwan, saat menggelar rapat pleno, di kantor JMSI Lampung, Jumat (1/12).

Novriwan menyebut, pembatasan pemasangan iklan caleg berdasarkan PKPU itu perlu dikaji ulang dan dipertimbangkan kembali.

Sebab, ujarnya, saat ini beberapa media, termasuk media online masih bertumpu pada kerjasama dengan pemerintah daerah.

“Perlu dikaji ulang kebijakan itu, sebab Pasca Covid 19, jangankan media online, media mainstream pun colaps bak ikan kena putas. Terlebih, media online saat ini masih bertumpu pada kerjasama Pemda Kabupaten Kota dan Provinsi,” ungkap Novriwan, Minggu (3/12).

Selama ini, kata Novriwan, media online di daerah mengalami kesulitan untuk merebut pasar iklan swasta, sebab perusahaan di daerah masih bergantung kebijakan pusat.

Menurut Novriwan, momentum Pemilu diharapkan menjadi salah satu peluang untuk menyehatkan perusahaan media. Pemasangan iklan/advertorial lewat media online sangat tidak merusak pemandangan secara lahir maupun bathin.

“Apalagi menjadi biang kericuhan. Semua calon legislatif dipersilahkan untuk memasarkan diri mereka melalui media yang berkualitas dan bertanggungjawab. Bukan malah dibatasi,” harapnya.

Novriwan meyakini, pemasangan iklan caleg di media masa online mampu menekan potensi money politic.

“Kepada instrumen Dewan Pers inklud di dalamnya konstituen dapat menyuarakan berbagai persoalan ini hingga menjadi perhatian di masa yang akan datang,” harapnya lagi.

Novriwan juga berjanji akan mendorong hasil rapat pleno membahas PKPU 15 ini kepada JMSI Pusat untuk dikaji.

“Setiap aturan dapat ditelaah secara serius dan tidak parsial, hingga sebuah aturan tidak merugikan banyak orang dan kali ini menyangkut harkat hidup perusahaan media di daerah,” tandasnya. (*).