Harianpilar.com, Bandarlampung – Dunia pendidikan di Lampung kembali tercoreng. Diduga terjadi maladministrasi dalam pengelolaan anggaran Peran Serta Masyarakat dalam Pendaan Pendidikan (PSMPP) di SMAN 9 Bandarlampung tahun anggaran 2022-2023.
Anggaran miliaran rupiah yang berasal dari bantuan orang tua siswa, sesuai kesepakan dalam rapat komite ini, diduga penggunaannya tidak sesuai dengan rencana kerja anggaran sekolah (RKAS).
Berdasarkan surat permintaan penjelasan secara langsung Ombdusman Lampung nomor T/854/LM.21-09/0246.2023/11/2023, yang ditujukan kepada kepala SMAN 9 Bandarlampung pertanggal 23 November 2023 menyebut, sesuai dengan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia mengenai dugaan maladministrasi pengabaian kewajiban hukum, berupa tidak memberikan pelayanan oleh kepala SMAN 9 Bandarlampung dalam pengawasan terhadap pengelolaan dana pendidikan oleh Komite SMAN 9 Bandarlampung dan penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di SMAN 9 Bandarlampung yang diregistrasi sebagai laporan dengan nomor 0246/LM/X/2023/BDL.
Dalam surat tersebut, Ketua Ombudsman Perwakilan Lampung Nur Rakhman Yusuf menyebut, menindaklanjuti laporan tersebut, dan sesuai ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.
“Kami meminta saudara atau dapat menunjuk pejabat yang berkompeten untuk memberikan penjelasan secara langsung mengenai laporan tersebut, pada hari Rabu tanggal 29 November 2023,” ujar Nur Rahkman, dalam surat tersebut.
Ditegaskan Nur Rahkman, jika kepala SMAN 9 Bandarlampung atau yang mewakili dalam memberikan penjelasan, juga diminta menunjukan dokumen yang berkaitan dengan masalah tersebut, seperti dokumen asli, SK penetapan pengurus komite serta data guru, hingga dokumen terkait substansi laporan.
Termasuk dokumen laporan hasil penggalangan dana dan perolehan dana pendidikan lainnya serta laporan penggunaan dana pendidikan tahun 2023.
Nur Rahkman juga membenarkan pihaknya sedang menangani laporan tersebut.
“Iya. Kami sedang melakukan penanganan laporan masyarat terkait SMAN 9 Bandarlampung,” ungkap Nur Rakhman Yusuf, Sabtu (2/11).
Meski demikian, Mas Nur – sapaan akrabnya – mengaku belum bisa memberikan info lebih terkait penanganan perkara tersebut.
“Kami belum bisa memberikan info lebih karena masih dalam proses penanganan di Ombudsman,” jelasnya.
Terkait sumbangan PSMPP, Nur memastikan hal itu dimungkinkan untuk dilakukan selama tidak bersyarat.
“Kalau terkait sumbangan sebenarnya dimungkinkan untuk dilakukan tapi tidak boleh bersyarat, dan tidak mempengaruhi jalannya belajar mengajar,” tegas Nur.
Terkait hal ini, pihak SMAN 9 Bandarlampung belum berhasil dikonfirmasi. (*).









