Harianpilar.com, Bandarlampung – Pemerintah Daerah (Pemda) diminta untuk terus mewaspadai puncak perubahan cuaca kekeringan El Nino, dengan segera menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) serta mengoptimalkan Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT).
Mengingat, Badan Meteorologi, klimatologi dan Geofisika (BMKG), memprediksi puncak El Nino diperkirakan terjadi pada Agustus hingga september 2023.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, saat memimpin rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Senin (21/8) menyebut, upaya tersebut menjadi salah satu gerakan dalam mengatasi kerawanan pangan yang diakibatkan oleh El Nino.
“Pemda-pemda tolong untuk menggelontorkan juga bansosnya, baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai, baik dari APBD maupun juga dari CSR, dari perusahaan-perusahaan swasta yang ada di lingkungan masing-masing, menggalang solidaritas sosial,” kata Mendagri, dikutip dari Webiste Kemendagri.
Menyikapi prediksi tersebut, kata Mendagri, sejumlah lembaga negara telah melakukan intervensi, salah satunya Badan Pangan Nasional (Bapanas) bekerja sama dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang menggelar operasi pasar murah di 12 pos lintas batas negara (PLBN).
Mendagri menjelaskan, Bapanas juga telah mengeluarkan peringatan dini untuk mengatasi kerawanan pangan di daerah tertentu akibat fenomena El Nino.
“Saat ini pemerintah juga telah berupaya meningkatkan cadangan beras sebagai langkah intervensi ketika terjadinya kekurangan pasokan beras di suatu daerah,” ungkapnya.
Ditegaskan Mendagri, berbagai upaya itu perlu didukung oleh daerah, terutama dengan mendorong penyaluran Bansos.
Daerah juga dapat mengoptimalkan penggunaan dana dari sektor pertanian, misalnya dari perdagangan, perekonomian, dan BTT.
“Timing yang tepat (dalam menggunakan BTT) adalah di bulan-bulan Agustus, September, Oktober di puncak El Nino,” ungkapnya lagi.
Di lain sisi, Mendagri juga meminta daerah untuk dapat bergerak dalam mewaspadai dampak El Nino. Daerah diminta untuk memperkuat cadangan air di wilayah masing-masing dan melakukan intervensi sesuai karakteristik daerah tersebut. (*).
