Harianpilar.com, Lampung Utara – Bupati Lampung Utara (Lampura) Budi Utomo tak terima jika kondisi keuangan di Lampung Utara dikatakan sedang krisis. Menurutnya, hal itu dikarenakan perubahan regulasi, sehingga menyebabkan anggaran harus segera diperbaiki.
“Tidak ada seperti itu. Itu sebenarnya hanya isu saja,” tegas Budi Utomo, Selasa (11/4/2023).
Menurut Budi, apa yang terjadi di Lampung Utara dialami oleh seluruh daerah di Indonesia. Sebab, peraturan keuangan terbaru mewajibkan agar seluruh anggaran yang telah ditetapkan segera direvisi ulang. ”Karena itu baru maka perlu kerja antara eksekutif dan legislatif,” kata dia.
Sebelumnya, Pemkab Lampung Utara dikabarkan sedang ‘bokek’ karena tak lagi memiliki uang di kas daerah mereka. Akibatnya, sejumlah kegiatan tak dapat berjalan lantaran tidak didukung oleh ketersediaan anggaran.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kondisi ini memang telah berlangsung lama. Salah satu satuan kerja yang mengalami kondisi itu adalah Sekretariat Daerah. Sejumlah kegiatan di sana dikabarkan tak dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Andaipun terlaksana, dananya pun tak bisa segera dicairkan.
Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Lampung Utara, Iskandar Helmi membantah kabar tersebut. Menurutnya, pemkab masih memiliki sejumlah uang yang tersimpan di kas daerah. Namun, uang itu telah memiliki peruntukannya masing-masing.
“Bukan kosong. Ada uangnya. Tapi, uangnya itu sudah ada peruntukannya masing,” kata dia sebelum masuk ke dalam ruang rapat DPRD Lampung Utara kala itu.
Uang yang tersedia di kas daerah itu di antaranya untuk pembayaran uang sertifikasi guru. Jika tidak disalurkan untuk pembayaran sertifikasi maka dana itu tak dapat disalurkan. (Iswan)
