oleh

Urai Polemik Kades Subik, PGK Ajukan RDP ke DPRD

Harianpilar.com, Lampung Utara – Polemik Kepala Desa Subik, Abung Tengah, Lampung Utara (Lampura) kembali memanas. Pasalnya, Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Lampung Utara membawa persoalan ini ke lembaga legislatif.

Ketua PGK Lampung Utara, Exsadi mengatakan, pihaknya akan mengajukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD untu mengurai polemik pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Subik.

“Surat permintaan rapat dengar pendapat terkait polemik Kepala Desa Subik sudah kami sampaikan‎,” ungkap Exsadi, Selasa (7/3).

Menurut Exsadi, persoalan ini yang sudah menguras begitu banyak energi publik tersebut hingga kini tak berujung. Padahal, pemerintah pusat dan juga Ombudsman mengindikasikan bahwa pemberhentian dan pengangkatan tersebut tidak sesuai aturan.

“Tujuannya agar pemkab mau meninjau ulang pemberhentian dan pengangkatan kepala Desa Subik agar tidak ada lagi kegaduhan,” kata dia.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lampung Utara, Abdurahman bersikeras bahwa kebijakan yang mereka ambil dalam persoalan Desa Subik telah sesuai aturan. Bahkan, menurutnya, klaim mereka tersebut telah diamini oleh pihak Kementerian Dalam Negeri melalui surat terbarunya.

Surat yang dimaksudnya ialah surat dengan nomor 100.3.3.2/1040/BPD yang ditujukan pada Gubernur Lampung dan Bupati Lampung‎ Utara tertanggal 6 Maret 2023.

Surat itu berisikan tanggapan atas tindak lanjut permasalahan Desa Subik, Abung Tengah yang berisikan berkenaan dengan surat Bupati Lampung zutara Nomor141/229/ 26_LU/2023 tanggal 16 Pebruari 2023 hal tanggapan dan laporan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara pada Kementrian Dalam Negri terkait tindak lanjut Desa Subik Kecamatan Abung Tengah.

Dalam surat tersebut disampaikan beberapa hal pokok yakni, hal pokok yang disampaikan dalam surat adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara telah melaksanakan hasil keputusan pengadilan dan telahmelakukan pemilahan anter waktu (PAW) pada Desa Subik Kecamatan Abung Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, selanjutnya diminta pada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk dapat melakukan pengawasan terhadap Kabupaten Lampung Utara dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa sesuai ketentuan praturan perundang undangan.

“Semua sudah jelas. Sudah sesuai aturan dan tahapan yang berlaku,” terangnya.

‎Untuk diketahui, Kasus Poniran HS ini sendiri bermula saat Yahya Pranoto yang sempat menjadi pesaing terdekatnya dalam pemilihan kepala Desa‎ Subik pada tahun 2021 menggugat keabsahan ijazah paket B milik Poniran. Ijazah itu dikeluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Sepakat, Tanjungraja.

Singkat cerita, pihak PTUN Bandarlampung memenangkan gugatan tersebut beberapa bulan lalu. Tak terima dengan putusan tersebut, PKBM sepakat pun segera mengajukan banding pada PTUN Medang.

Saat dalam proses banding itulah Pemkab Lampung Utara menerbitkan surat keputusan pencopotan Poniran HS sebagai kepala desa meski dalam perjalanannya, PTUN Medan kembali menguatkan putusan PTUN Bandarlampung.

Tak hanya mencopot Poniran HS, Pemkab juga langsung mengambil kebijakan untuk mengangkat Yahya sebagai Kepala Desa Subik.

Alasannya karena Yahya merupakan peraih kedua suara terbanyak dalam Pilkades tahun 2021 lalu. Saat itu selisih suara mereka berdua hanya satu suara saja.

Pelantikan Yahya dilakukan oleh Wakil Bupati Ardian Saputra pada pekan pertama Desember 2022 lalu.(*).