Harianpilar.com, Bandarlampung – Terkait laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN pada acara jalan sehat Golkar, Minggu (14/10) lalu, Ketua DPD Golkar Bandarlampung Yuhadi menyayangkan langkah Bawaslu yang telah memproses laporan tersebut.
Menurut Yuhadi, Bawaslu seharusnya mengabaikan laporan itu, sebab penerima hadiah mobil bukanlah ASN melainkan guru honorer.
“Seharusnya Bawaslu mengabaikan aduan ini. Karena yang diadukan orang yang mendapat mobil bukan ASN. Tapi orang Bandarlampung yang menjadi guru honor di Lampung Tengah,” ungkap Yuhadi, Selasa (25/10)>
Dijelaskan Yuhadi, dirinya tidak melihat adanya pelanggaran netralitas, karena acara jalan sehat terbuka untuk umum.
“Dalam jalan sehat tidak ada seragam, yang ada hanya rompi runing. Termasuk yang mendapat hadiah siapa-siapa tidak tahu,” tegasnya.
Yuhadi mengungkapkan, dalam undang-undang netralisas itu jelas bahwa ASN tidak boleh terlibat kegiatan partai politik.
“Nah yang dapat hadiah utama itu seorang honorer. Jadi pasal berapa, undang-undang apa, poin apa, butir apa tunjukkan kepada saya kalau ada seseorang honorer tenaga kontrak yang tidak boleh mendukung. Jadi enggak ngerepotin rakyat seperti ibu Yuyun yang dapat mobil. Kalau ada yang kepo ya buat acara sendiri lah,” ujar Yuhadi, dengan nada kesal.
Selain itu, Yuhadi mengatakan, selain hadiah utama satu unit mobil, dalam jalan sehat HUT Ke-58 Partai Golkar yang diselenggarakan Partai Golkar Provinsi Lampung, panitia menyediakan beberapa hadiah seperti 2 unit motor, 2 unit motor listrik, kulkas, mesin cuci, TV, sepeda gunung dan ratusan hadiah hiburan.
Cara pembagian hadiah, pembagian hadiah dilakukan dengan cara mengundi kupon yang disaksikan petugas dari Dinas Sosial yang telah diminta oleh panitia.
Diketahui, Yuhadi dimintai keterangan oleh Bawaslu terkait adanya dugaan netralitas ASN pada acara jalan sehat HUT Golkar. Dimana salah seorang guru honorer mendapatkan hadiah mobil. (*)
