Harianpilar.com, Bandarlampung – Sebagai langkah tindaklanjut pendataan tenaga non Aparatur Sipil Negara (nonASN), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) menerbitkan surat edaran (SE) nomor B/1917/M.SM.01.00/2022, pada tanggal 29 September 2022.
Surat edaran tersebut tentang pendataan nonASN di lingkungan instansi pemerintah yang telah ditindak lanjuti melalui langkah inventarisasi data oleh lembaga dan juga pemerintah daerah.
Disebutkan dalam surat edaran tersebut, MenpanRB menyampaikan bahwa pendataan nonASN yang dilakukan pemerintah tidak bertujuan untuk mengangkat pegawai nonASN atau tenaga honorer untuk menjadi ASN.
Melainkan, untuk pendataan atau pemetaan dan juga untuk mengetahui jumlah tenaga non ASN yang berkerja pada lingkungan instansi pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.
Selain itu, data yang sementara ini telah diinput pada aplikasi BKN, pada tanggal 30 September ini telah mencapai sebanyak 2.113.158 orang. Dari jumlah yang telah dinput tersebut, terdiri dari 66 Instansi Pusat dan 522 instansi daerah.
Berdasarkan laporan dari BKN, telah ditemukan data yang tidak sesuai dengan ketentuan pada surat Menteri PANRB nomor B/1511/M.SM.01.00/2022.
Selain hal tersebut, Menpan RB menyusun rencana untuk menjaga validitas data dan juga akuntabilitas pada pendataan non ASN.
Oleh sebab itu, PPK atau Pejabat Pembina Kepegawaian akan segera untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut, untuk instansi yang telah menginput data tersebut, diwajibkan untuk melakukan verifikasi dan juga validasi ulang untuk memastikan bahwa data dari Non ASN tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan ada bulan Juli 2022.
Untuk instansi yang belum menginput data pegawai non ASN tersebut, diminta untuk melakukan verifikasi dan juga validasi data sebelum data tersebut terinput dalam sistem aplikasi pendataan BKN.
Verifikasi dan juga validasi data tersebut dilakukan agar dapat memastikan bahwa data tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.
Kemudian hasil dari verifikasi dan juga validasi dari tindak lanjut sebelumnya, PPK wajib untuk meberitahukan atau menginfokan kepada masyarakat dengan portal instansi masing masing.
Untuk perbaikan data pada hasil umpan balik masyarakat, hal tersebut wajib untuk dilakukan paling lambat pada tanggal 2022 Oktober 2022.
Selanjutnya untuk data yang telah final dari hasil verifikasi dan juga validasi, maka diwajibkan untuk juga menyertakan SPTJM yang telah ditanda tangani oleh PPK. Jika data yang telah final tersebut tidak disertakan SPTJM, maka hal tersebut tidak akan dimasukan pada data dasar tenaga non ASN.
Untuk itulah SPTJM tersebut menjadi sangat penting dalam finalisasi data yang telah diinputkan tersebut. Dengan demikian, jika pada data yang telah diinputkan tersebut tidak disertai dnegan SPTJM maka hal tersebut tidak sah sebaga data dasar non ASN. (*)









