oleh

Bupati Lamtim Dilaporkan ke KPK

Harianpilar.com, Bandarlampung – Belum adanya penyelesaian secara utuh atas  tunggakan gaji aparatur desa se-Lampung Timur (Lamtim) yang sempat tergunggak enam bulan berbuntut panjang.

Para perangkat desa yang tergabung dalam Aliansi Aparatur dan Perangkat Desa (AAPD) Lampung Timur (Lamtim) bersama beberapa Ormas dan gabungan LSM, akhirnya resmi melaporkan Bupati Lamtim M Dawan Raharjo ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Senin (3/10) lalu, atas dugaan penyelewengan dana penghasilan tetap (siltap) aparatur desa.

Ketua AAPD Lamtim Ibrahim Ratu Saka menjelaskan, hingga memasuki bulan  Oktober, siltap  bagi aparatur desa belum dibayar secara penuh sesuai hasil kesepakan dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kami sepakat bersama beberapa Ormas dan gabungan LSM, melaporkan beliau (bupati) ke KPK atas dugaan penyelewengan dana siltap aparatur desa,” ungkap Ibrahim, saat dikonfirmasi via telepon, Rabu (5/10).

Menurutnya, tertunggaknya pembayaran siltap aparatur desa ini ada indikasi penyelewengan. Mengingat berdasarkan perintah Kemendagri siltap dibayar setiap bulan.

Namun, hingga kini para aparatur desa baru menerima tiga bulan gaji.

“Ini ada indikasi peyelewengan, karena perintanya dibayar setiap bulan. Dan uang tersebut sudah ada di dana alokasi umum (DAU),” tegas Ibrahim.

Selain itu, kata Ibrahim, pembayaran siltap juga disepakati bulan Oktober dibayar penuh. Ternyata pihak Pemda Lamtim ingkar.

“Terkesan Pemda melepaskan balak aja dari Kemendagri. Kita berharap di bulan Oktober dibayar penuh,” ujarnya.

Terkait pelaporan bupati ke KPK, Ibrahim berharap KPK segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan segera memanggil dan memeriksa bupati.

“Kita serahkan proses hukum saja, jika terbukti adanya penyewengan dana siltap ya dipenjarakan saja. Apalagi sampai hari ini tidak ada itikad baik dari beliau,” harapnya.

Ibrahim juga menyayangkan sikap Pemda Lamtim yang terkesan menyerang dan mengintimidasi para aparatur desa.

“Bupati itu kan bapak bagi para aparatur desa. Dia yang ngalah atau Kami, kalo dia salah ya ngaku salah. Bukan mau diajak  baik, Ini malah Kami diserang diintimidasi,” ungkapnya.

Ditegaskan Ibrahim, pihaknya masih menunggu itikad baik bupati sampai 10 Oktober, jika tidak menyelesaikan pembayaran siltap pihaknya akan kembali melaporkan bupati ke Mabes Polri.

“Kami juga akan melihat persoalan ini sampai tanggal 10, jika tidak kami akan naik lagi, rencananya ke Mabes Polri,” tandasnya.

Diketahui sebelumnya, menanggapi demo Kades, Bupati Lampung Timur Dawam Raharjo menggelar rapat bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, terkait penghasilan tetap (siltap) di 264 desa dari 24 kecamatan.

Berdasarkan hasil kesepakan, Bupati Dawam berjanji segera membayarkan Siltap Kades dan aparatur desa setelah hasil Evaluasi APBD-P di Pemprov Lampung melalui dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU).

Namun, hingga masuk di bulan Oktober sesuai perjanjian, pihak Pemda Lamtim baru membayar tiga bulan, dari enam bulan yang tertunggak. (*)