oleh

PPK Proyek Dinkes Tubaba Mulai Dipanggil

Harianpilar.com, Tulangbawang Barat – Kinerja Inspektorat Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) yang proaktif mengusut proyek Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat patut diapresiasi. Inspektorat sudah mulai melakukan investigasi dan memanggil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut.

Inspektur Pembantu (Irban) 5 Inspektorat Tubaba, Muslim,SIP. MH, mengatakan, pihak sudah mulai mendalami masalah proyek Dinkes Tubaba tahun 2022. Bahkan, pihaknya sudah memanggil dan meminta keterangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Dinkes Tubaba.

“PPK-nya sudah kita panggil. Saat ini kita masih menunggu kelengkapan dokumen – dokumen terkait pengadaan tersebut. Namun sampai saat ini apa yang kita minta belum diserahkan. Mudah-mudahan secepatnya,” terang Muslim, Senin (8/8).

Menurut Muslim, pekan lalu juga sudah ada yang melaporkan masalah itu ke Inspektorat, dan saat ini pihaknya terus mendalami masalah itu.”Belum bisa banyak komentar saat ini. Yang jelas kita sedang melakukan investigasi masalah itu,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, perealisasian sejumlah proyek milik Dinas Kesehatan Tulang Bawang Barat (Tubaba) tahun 2022 diduga kuat bermasalah. Hal itu terlihat dari adanya dugaan pemecahan paket proyek yang memiliki jenis, sifat, lokasi serta waktu yang sama. Akibatnya pengadaan obat-obatan itu menggunakan metode penunjukan langsung (PL) bukan tender terbuka.

Dari dokumen dan penelusuran Harian Pilar, dalam pengadaan obat-obatan di Dinkes Tubaba tahun 2022, ditemukan Belanja Obat-Obatan yang menggunakan dana alokasi khusus (DAK) Kefarmasian terbagi ke dalam banyak paket proyek, dan ditemukan beberapa perusahaan yang memperoleh hingga tiga paket proyek sekaligus dalam sistem penunjukkan langsung itu tanpa ada penurunan penawaran atau negosiasi secara signifikan. Selain itu, dalam proses penunjukkan langsung itu selurunya peserta tunggal sekaligus menjadi pemenang, tanpa ada peserta pendamping.

Seperti PT. Kimia Farma Trading & Distribution. Perusahaan ini mendapat tiga paket proyek melalui sistem penunjukan langsung. Yakni Belanja Obat-Obatan (4) DAK Kefarmasian senilai Rp112.665.000.  Belanja Obat-Obatan (9) DAK Kefarmasian senilai Rp184.071.300. Belanja Obat-Obatan (10) DAK Kefarmasian senilai Rp196.953.960.

Kemudian, PT Adya Artha Abadi juga mendapatkan tiga paket proyek melalui penunjukan langsung. Yakni Belanja Obat-Obatan (8) DAK Kefarmasian dengan HPS Rp128.205.000. Belanja Obat-Obatan (7) DAK Kefarmasian dengan HPS Rp155.400.000. Belanja Obat-Obatan (15) DAK Kefarmasian dengan HPS Rp195.582.000.

Selanjutnya, PT.Elkaka Putra Mandiri juga mendapatkan tiga paket proyek. Yakni Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 1 DAK Kefarmasian dengan HPS Rp153.875.807. Belanja Obat-Obatan (13) DAK Kefarmasian dengan HPS Rp144.897.801. Belanja Obat-Obatan (16) DAK Kefarmasian dengan HPS Rp190.875.267.

Sementara, Mpi-Cabang Lampung mendapat dua paket proyek melalui penunjukan langsung. Yakni Belanja Obat-Obatan (1) DAK Kefarmasian dengan HPS Rp184.926.000. Belanja Obat-Obatan (2) DAK Kefarmasian dengan HPS Rp148.251.600.

Dan PT.Merapi Utama Pharma Cabang Bandar Lampung juga memperoleh dua paket proyek yang sama. Yakni Belanja Obat-Obatan (6) DAK Kefarmasian dengan HPS Rp190.365.000. Belanja Obat-Obatan (5) DAK Kefarmasian senilai Rp63.714.000.

Padahal Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 20 ayat (2) poin (d) jelas menyebutkan bahwa dalam melakukan pemaketan pengadaan barang/jasa dilarang memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender/seleksi. Pemecahan paket proyek yang memiliki jenis, sifat dan waktu yang sama juga tidak sejalan dengan pasal 6 Perpres itu karena mengabaikan prinsip efisien, efektif, bersaing adil dan akuntabel.

Hal itu juga diduga menyalahi Undang-undang UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan KPPU nomor 2 tahun 2010 BAB IV poin 4.2 angka 1. Sebab dalam aturan ini disebutkan salah satu indikasi persiangan usaha tidak sehat adalah pemilihan metode pengadaan yang menghindari pelaksanaan tender/lelang secara terbuka.

Menanggapi masalah ini, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Tubaba, Karyawanto, membantah bila proyek pengadaan obat – obatan tersebut tidak sesuai aturan. Karyawanto memastikan pengadaan dengan sistem penunjukan langsung (PL) itu benar – benar sesuai aturan.”Selama kita melaksanakan proyek sejak tahun 2019 tidak ada kendala. Bahkan itu juga sudah diperiksa oleh Inspektorat dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, artinya tidak ada kendala sama sekali,”jelasnya saat dikonfirmasi dikantornya, Rabu (3/8).

Menurutnya, pihaknya telah mengikuti aturan dalam pengadaan obat – obatan yang dilaksanakan tahun 2022 ini. “Saya bersama tim sudah melaksanakan sesuai aturan, memang semua pekerjaan itu pasti mengandung resiko. Tetapi mudah – mudahan tidak ada kendala,”paparnya.(*)