Harianpilar.com, Bandarlampung – Di tengah bergulirnya sejumlah polling nama-nama tokoh yang berpotensi maju di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Lampung 2024 dan pembahasan anggaran pilgub, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melakukan silaturahmi dengan para ketua dan pimpinan partai politik (parpol) di Mahan Agung Rumah Dinas Gubernur, Rabu (22/6) malam.
Hadir dalam pertemuan, Ketua DPD Partai Gerindra Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Ketua DPW PAN Lampung Irham Djafar Lan Putra, Ketua DPD Partai Demokrat Lampung Edi Irawan, Sekretaris DPD I Partai Golkar Lampung Ismet Roni, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung Yanuar Irawan, serta petinggi parpol lainnya.
Dikonfirmasi mengenai pertemuan itu, Yanuar Irawan yang juga Ketua Komisi V DPRD Lampung ini mengatakan pertemuan tersebut hanya silaturahmi saja dan tidak ada pembahasan mengenai politik ataupun Pilgub 2024. “Hanya silaturahmi saja,” singkatnya.
Senada juga disampaikan Ketua DPW PAN Lampung Irham Djafar Lan Putra dan juga Sekretaris DPD I Partai Golkar Lampung Ismet Roni. Keduanya kompak mengatakan pertemuan itu hanya silaturahmi saja.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerindra Lampung Mirzani Djausal belum bisa dikonfirmasi mengenai pertemuan petinggi parpol itu dengan Gubernur Arinal di Mahan agung. Begitu pun dengan Ketua DPD Partai Demokrat Lampung Edi Irawan belum menjawab pertanyaan wartawan mengenai pertemuan tersebut.
Anggaran Pilgub Terkait membengkaknya estimasi anggaran Pilgub 2024, KPU dan Bawaslu Lampung diminta untuk kembali melakukan kalkulasi kebutuhan anggaran Pilgub sehingga tidak memberatkan APBD.
Terhadap pengajuan anggaran Pilgub, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama DPRD, Bawaslu dan KPU perlu melakukan rasionalisasi anggaran agar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
Pengamat Politik dari Unila, Darmawan Purba mengatakan, besarnya anggara Pilgub mendatang tidak lepas dari hasil evaluasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang lalu.
Menurutnya, salah satu yang menjadi perhatian adalah terkait anggaran untuk panitia Adhoc, mulai dari tingkat TPS hingga di Kecamatan.
“Karena jumlah honor panitia Adhoc masih sangat minim sehingga perlu diperhatikan kesejahteraannya, terlebih mereka memiliki posisi penting untuk menjaga, agar pemilihan gubernur berjalan secara professional dan bertanggung jawab,” ungkapnya, Rabu (22/6).
Selain itu dengan adanya penambahan penduduk dan jumlah pemilih tentu akan berdampak juga terhadap jumlah TPS, panitia Adhoc dan perlengkapan pemilihan lainnya.
“Hanya saja, KPUD dan Bawaslu Lampung harus mengkalkulasi kembali secara cermat pos anggaran yang tidak primer, agar beban pembiayaan terhadap APBD Lampung tidak terlalu memberatkan, sehingga sejumlah agenda pembangunan tetap bisa berjalan,” kata dia.
Lebih dari itu, KPUD dan Bawaslu juga harus semaksimal mungkin dapat mengefektifkan kerja-kerja di setiap tahapan sehingga dapat menekan anggaran.
“Selama ini KPUD dan Bawaslu kerap menyelenggarakan kegiatan-kegiatan baik bimtek, raker, dan berbagai kegiatan lainnya di Hotel, sebaiknya gunakan fasilitas pemerintah agar lebih sederhana dan menekan pembiayaan. Dan kegiatan-kegiatan yang sejenis dapat diintegrasikan atau ditiadakan,” ujarnya
Kepada Pemprov Lampung, Darmawan menegaksan, pemenuhan anggaran Pilgub merupakan kewajiban pemerintah daerah, proses penganggarannya juga secara bertahap atau multiyear.
“Oleh karena itu, mau tidak mau Pemda Provinsi Lampung harus mengalokasikan anggaran Pilgub dan melakukan efisiensi belanja daerah, khususnya belanja aparatur atau belanja yang tidak prioritas,” ungkapnya.
Selain itu, Pemda bersama DPRD, serta KPUD dan Bawaslu Lampung perlu juga melakukan rasionalisasi anggaran agar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, sehingga tidak kelebihan atau sebaliknya kekurangan anggaran.
“Efisiensi dan efektifitas harus dikedepankan dalam pengalokasian anggaran,” kata dia.
Darmawan juga meminta kepada DPRD Lampung sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, harus cermat dalam mengawasi alokasi aggaran yang diusulkan KPUD dan Bawaslu Lampung.
Senada disampaikan Pengamat Politik Unila Dedy Hermawan. Menurutnya, membengkaknya anggaran pemilu tidak hanya terjadi di Lampung, bahkan di level nasional pun anggarannya juga naik.
“Hal ini disesuaikan dengan fluktuasi harga barang-barang yang akan dijadikan alat pemilu. Selain itu karena ada waktu 20 bulan efektif bekerja bagi penyelenggara pemilu baik berupa sosialisasi hingga waktu pengumuman pemenang pemilu. Hal ini berakibat pada naiknya anggaran,” kata dia.
Seiring naiknya anggaran, Dedy berharap KPU dan Bawaslu Lampung serius dalam bekerja.
“Karena anggaran sudah dinaikkan diharapkan tingkat keaktifan masyarakat dalam pemilu meningkat, tingkat pelanggaran menurun dan menghasilkan pemimpin yang baik bagi provinsi lampung,” harapnya.
Lanjutnya dirinya juga meminta kepada Pemprov Lampung untuk tidak memangkas anggaran pembangunan infrastruktur yang menjadi permasalahan utama di Lampung yang kemudian dialihkan untuk anggaran Pilgub.
“Karena sudah jadi agenda nasional, maka mau ga mau pemprov harus melaksanakan, selain juga tetap harus melakukan pembangunan pasca pandemi covid. Maka mungkin ada anggaran-anggaran dari sektor-sektor lain yang dipangkas karena dialihkan untuk pemilu,” jelasnya.
Kepada DPRD Lampung, Dedy meminta untuk melakukan efisiensi anggaran. Bahkan, kata dia, kalau perlu kegiatan kunker DPRD dikurangi dan fokus pada pengawasan serta pembangunan produk hukum daerah sebaran tugas pokoknya, yaitu legislasi dan pengawasan.
“Karena pasti sejak tahun 2023 anggota legislatif akan disibukkan dengan kampanye. Sehingga anggaran kunker ke luar provinsi Lampung bisa di pangkas,” tukasnya. (*)
