Harianpilar.com, Bandarlampung – Kemacetan di Pelabuhan Bakauheni- Merak yang merupakan akses keluar masuk arus mudik Pulau Sumatera-Jawa pada Lebaran Idul Fitri 1443 H, menunjukkan ketidaksiapan Kementerian Perhubungan dan ASDP dalam mengantisipasi arus transportasi.
Terlebih, pemerintah telah membatalkan proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) yang diharapkan mampu mengurai arus transportasi Sumatera-Jawa.
“Ini merupakan implikasi dari ‘bottle neck’ akibat sumbatan volume arus kendaraan yang menumpuk di Bakauheni dan Merak. Sementara kapal penyeberangan tidak mampu melayani meskipun pemerintah melalui ASDP membuka jalur penyeberangan baru di pelabuhan Panjang Bandar Lampung,” kata Akademisi Universitas Mitra Indonesia (UMITRA) Andi Surya, Rabu (11/5).
Andi mengungkapkan, dirinya sudah pernah menyampaikan pemberhentian proyek JSS sangat riskan.
“Beberapa tahun lalu ketika saya masih di DPD RI, beberapa kali saya sudah sampaikan kepada pemerintahan Jokowi melalui Kepala Bappenas Adrinov Chaniago. Bahwa solusi Jembatan Selat Sunda akan sangat riskan jika dihentikan oleh Presiden Jokowi,” jelasnya.
Selain itu, kata Andi, penghentian proyek JSS juga akan menimbulkan sumbatan volume kendaraan pada jalur Bakauheni-Merak.
“Dihentikannya proyek JSS akan menyebabkan sumbatan luar biasa di penyeberangan ASDP Merak Bakauheni. Di sisi lain diperparah dengan dibangunnya Tol Sumatera sehingga volume kendaraan yang masuk ke Bakauheni semakin bertambah signifikan,” ungkapnya.
Andi menilai, solusi pemberhentian JSS terbukti jika pemerintah cenderung tidak mampu menyajikan pelayanan transportasi penyeberangan secara maksimal.
“Sekarang terbukti, Pemerintah cenderung tidak mampu menyiapkan pelayanan penyeberangan yang memadai terkhusus pada hari-hari besar dan libur. Oleh karena itu saya mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda dibuka kembali dan dikaji agar keterhubungan transportasi Jawa – Sumatera semakin optimal,” tandasnyas. (*)
