Harianpilar.com, Bandarlampung – Janji Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Lampung untuk mengusung tuntutan Aliansi Lampung Memanggil (AML) hingga ke pemerintah pusat terbukti. Ada tujuh tuntutan yang disampaikan mahasiswa saat aksi unjuk rasa di kantor DPRD Provinsi Lampung, pada Rabu (13/4) lalu.
Melalui Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay, seluruh tuntutan mahasiswa telah disampaikan ke pemerintah pusat dalam ini Presiden Republik Indonesia dan pimpinan DPR RI di Jakarta, dalam bentuk surat penyampaian aspirasi yang ditandatangani Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi tertanggal 14 April 2022.
“Aspirasi yang sudah kami terima dari adik-adik mahasiswa pada tanggal 13 April kemarin, sudah kita dalami secara kelembagaan bahwa itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kondisi masyarakat saat ini,” tegas Mingrum, Selasa (19/4).
Mingrum juga mengungkapkan jika tuntutan yang disampaikan mahasiswa ini dalam bentuk aspirasi masyarakat dan telah sampai ke Presiden.
“Alhamdulilah aspirasi tersebut sudah kami terima dan kami hantarkan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia dan Pimpinan DPR RI di Jakarta,” ungkap Mingrum.
Terkait tuntutan mahasiswa soal reformasi agraria, Mingrum memastikan sudah diterima DPR.
“Aspirasi masyarakat yang dihantarkan kita akan monitor juga kok, salah satunya masalah reformasi agraria, karena di Provinsi Lampung juga masih ada konflik-konflik vertikal, antara masyarakat dengan coorporate atau badan-badan usaha milik negara dan persoalan mafia tanah,” ujarnya.
Terhadap tuntutan itu, diharapkan aparat pemegak hukum dapat bertindak tegas.
“Sesuai dengan arahan Presiden, kita berharap aparat penegak hukum terhadap persoalan ini dapat bertindak tegas kepada pihak siapapun juga,” kata Mingrum.
Menanggapi wacana aksi unjuk rasa susulan dari mahasiswa, Mingrum berharap mahasiswa untuk bisa menahan diri di Bulan Suci Ramadhan ini.
“Untuk persoalan ini kita bukan berarti menghalangi aspirasi demokrasi dari adik-adik mahasiswa, tapi ini kan masih dalam suasana Ramadhan lakukanlah hal-hal yang lebih bermanfaat. Karena jika kita melakukan aksi parlementer di jalan, apalagi memang aspirasi dan saluran komunikasinya tersumbat, selama itu tidak tersumbat saya rasa ya gak perlu lagi ada parlemen jalanan,” tandasnya. (*)









