Harianpilar.com, Bandarlampung – Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI) Kota Bandarlampung menilai selama ini sekolah Madrasah swasta dianaktirikan.
Selain tidak mendapatkan bantuan sarana prasarana baik dari Pemprov Lampung maupun Pemkot Bandarlampung, madrasah juga dituntut Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) untuk mengikuti seluruh kegiatan.
“Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) menyatakan bahwa madrasah dituntut untuk mengikuti seluruh kegiatan. Akan tetapi, secara sarana dan prasarana madrasah tidak dibantu, melainkan sekolah umum dianggarkan,” ungkap Ketua PGMNI Lampung M. Asep Ahyudin, M.Pd., saat bersilaturahmi dengan Wakil Ketua DPRD Kota Bandarlampung Aep Saripudin di Kantor DPRD setempat, Selasa (19/4).
Asep juga mengungkapkan berbagai persoalan yang dihadapi para guru madrasah, salah satunya insentif guru honorer yang sejak dua tahun di masa pendemi COVID-19 ini belum diterima.
“Lalu terkait tunjangan insentif guru honorer tidak diberikan kembali semasa covid19. Akan tetapi pembelajaran wajib berjalan melalui daring,” ungkapnya.
Keluhan juga disampaikan Asep terkait bantuan dana hibah yang selama ini tidak pernah tersentuh, padahal pendidikan islam seperti Pondok Pesantren mendapatkan bantuan hibah dari pemerintah.
“Selama ini proses pendidikan mengacu kepada Sistem Kemendiknas. Tetapi tidak mendapatkan sarana prasarana, karena ranahnya Kemenag. Sementara dari Kemenag minim, dan kita juga tidak mendapatkan bantuan dari Dinas Pendidikan Propinsi maupun Kota Bandar Lampung. Jadi kami merasa dianaktirikan,” ungkapnya.
Asep juga mengeluhkan dana BOS yang sudah tertunda selama 4 bulan dari Kemenag.
“Serta yang dulu pernah ada dari pemerintah kota Bandarlampung Insentif Guru Honor dari Pemerintah Kota Bandarlampung sejak pandemi 2 tahun lalu sampai dengan hari ini belum pernah diterima kembali,” bebernya.
Menanggapi hal itu, Aep yang didampingi Sofyan Sauri, Anggota DPRD Kota Bandarlampung Komisi IV, akan melakukan 2 hal terkait permasalahan tersebut.
Pertama, menyambungkan aspirasi nasional ini kepada DPR RI, tentang proses pendidikan di Madrasah swasta harus selaras dengan fasilitas pendidikan yang juga di berikan pemerintah.
“Kedua, mendorong melalui pemerintah kota agar memperhatikan Madrasah swasta yang juga melakukan proses pendidikan diberikan bantuan melalui Dinas Pendidikan khususnya atau melalui OPD lainnya,” terangnya.
Aep yang mantan Ketua Umum KAMMI Daerah mengungkapkan, terima kasih sudah mau menyampaikan aspirasi tersebut.
“Masalah ini akan kami sampaikan dan kami dorong kepada pihak terkait agar kualitas pendidikan di madrasah swasta semakin baik,” pungkasnya. (Ramona).









