Harianpilar.com, Bandarlampung – Anggota Komite IV DPD RI Abdul Hakim meminta pemerintah banyak melakukan operasi pasar minyak goreng. Khususnya dalam masa transisi perubahan harga minyak goreng ke skema pasar tanoa subsidi.
Abdul Hakim mendorong dinas terkait dan BUMN atau BUMD serta pemangku kepentingan lain untuk melaksanakan operasi pasar. “Khususnya dalam masa transisi ini,” ujar Hakim saat menyerap aspirasi multipihak secara virtual, Kamis (17/3).
Hakim ingin, perubahan harga minyak goreng yang disesuaikan dengan mekanisme pasar bisa mengatasi kelangkaan. “Namun, harga yang dilepas ke pasar diharapkan terjangkau masyarakat,” harapnya.
Abdul Hakim ingin, jelang Ramadan ini, pemerintah segera memastikan ketersediaan minyak goreng kemasan di pasar. “Jika memang harga minyak goreng dilepas dengan harga pasar, mesti ada keadilan kepada rakyat,” ujarnya.
Hakim juga tidak ingin ada antrean yang mengular lagi untuk mendapatkan minyak goreng. “Kepada perusahaan milik negara yang masih mendistribusikan minyak goreng curah, PT PPI misalnya, saya ingin lebih banyak lagi melayani masyarakat prasejahtera,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Hakim ingin memasuki Ramadan ini semua umat Islam berpuasa dengan tenang tanpa khawatir sulit mengakses bahan pokok. “Misalnya minyak goreng,” tandasnya. (Ramona)
