Harianpilar.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sebanyak 324 dari total 542 daerah masih lambat mencairkan anggaran perlindungan sosial masyarakat pada masa pandemi covid-19, hingga dana pemulihan ekonomi.
Hal tersebut dikatakan Sri Mulyani dalam konfrensi pers APBN Kita edisi Juli 2021 secara virtual, Rabu (21/07/2021).
“Ada 324 daerah yang realisasi belanja perlindungan sosial dan pemulihan ekonominya itu baru 6,2 persen,” kata Sri Mulyani.
Padahal, kata Sri Mulyani, anggaran untuk 324 daerah tersebut sebesar Rp 12,3 triliun, namun realisasinya hanya Rp 764 miliar.
“Jadi masih sangat kecil. Pemerintah daerah harus segera melakukan pelaksanaan ini karena rakyat membutuhkannya saat ini,” tegasnya sepeti dilansir suara.com.
Sementara itu, sebanyak 128 daerah telah merealisasikan anggaran perlindungan sosial dan pemulihan ekonominya sebesar 22,5 persen.
Dengan total anggaran untuk 128 daerah tersebut sebesar Rp 6,8 triliun dengan realisasi sebesar Rp 1,5 triliun.
Selanjutnya 66 daerah sudah merealisasikan anggaran perlindungan sosial dan pemulihan ekonominya sebesar 35,5 persen. Total anggaran untuk 66 daerah tersebut adalah Rp 5,6 triliun, dengan realisasi Rp 1,9 triliun.
Terakhir, sebanyak 24 daerah sudah merealisasikan anggaran perlindungan sosial dan pemulihan ekonominya di atas 50 persen atau tepatnya 61,1 persen. Dengan total anggaran sebesar Rp 670 miliar dengan realisasi sebesar Rp 410 miliar.
Kemiskinan
Pandemi Covid-19 membawa dampak buruk bagi ekonomi Indonesia, salah satunya soal kemiskinan. Kekinian angka kemiskinan terus bertambah.
Sebelum adanya pandemi, pemerintah sudah berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi single digit atau kisaran 9 persen pada 2019, namun setelah adanya pandemi angka kemiskinan membumbung tinggi diatas 10 persen di 2020.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan jika tidak ada program perlindungan sosial yang dikuncurkan pemerintah bisa saja angka kemiskinan di tanah air makin meningkat tajam.
Dari data BPS menunjukan pada tahun 2019 angka kemiskinan berada dalam posisi 9,22 persen, namun naik menjadi 10,19 persen di 2020 awal mulai pagebluk corona dan kini tahun 2021 mulai membaik lagi dengan turun tipis menjadi 10,14 persen.
Sri Mulyani mengklaim program pemulihan dan aktivitas ekonomi telah berkontribusi besar dalam menurunkan angka kemiskinan tersebut.
“Inilah yang akan kita lanjutkan sehingga bisa memulihkan kembali, tidak hanya perekonomian, tapi yang paling penting kondisi kesejahteraan masyarakat kita,” kata Sri Mulyani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan paket perlindungan sosial yang diberikan pemerintah cukup ampuh menahan gempuran pandemi bagi kelompok 20 persen terbawah.
Padahal jika tidak ada program ini kata dia angka kemiskinan di tanah air bisa mencapai 11,2 persen menurut Bank Dunia.
“Namun karena berbagai program perlinsos tahun lalu mencapai Rp 220 triliun dan tahun ini kita naikkan lagi, maka kita bisa menahan kenaikan kemiskinan tidak mencapai level pemburukan di level 11,2, tapi di level 10,19 persen. Bahkan, dengan pemulihan ekonomi, kemiskinan ini sudah mulai menurun kembali,” katanya.(Maryadi)
