Harianpilar.com, Bandarlampung – Pada 12 Juni 2021 mendatang tepat 2 tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Arinal Djunadi – Chusnunia Cholim, Surat Kabar Harian Pilar mencoba menelisik sejauh mana realisasi dan capaian beberapa program dan target pembangunan yang dicanangkan saat kampanye maupun di awal kepemimpinan keduanya. Salah satunya terkait Kartu Petani Berjaya (KPB).
Kartu Petani Berjaya (KPB) merupakan ‘jualan kampanye’ andalan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Arinal Djunaidi – Chusnunia Cholim saat Pilgub Lampung 2018 lalu. KPB digembar-gemborkan akan menjadi solusi bagi berbagai persoalan petani. Wacana besar tentang KPB ini juga terlihat dalam Janji Kerja Arinal-Nunik yang menyebutkan Kartu Petani Berjaya (KPB) memberikan jaminan kepada petani untuk mendapatkan :a. Kepastian mendapatkan benih/bibit, pupuk, pestisida dan insektisida secara tepat waktu sesuai dengan kebutuhan petani ;b.Kepastian pasar produk pertanian dengan harga yang menguntungkan para petani ;c.Bantuan permodalan dalam bentuk kredit usaha tani untuk meningkatkan produktivitas usaha tani;d.Beasiswa bagi anak petani yang berprestasi untuk berbagai jenjang pendidikan, termasuk perguruan tinggi ;e.Jaminan sosial bagi petani Lansia.
Bahkan, dalam website KPB www.kpb.lampungprov.go.id/alur.html disebutkan Program Kartu Petani Berjaya adalah Program Gubernur Lampung bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani menuju kesejahteraan melalui upaya penyelesaian permasalahan secara terstruktur, sistematis dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Lantas bagaimana realisasinya setelah dua tahun Arinal-Nunik menjabat? Surat Kabar Harian Pilar mencoba menelusuri berbagai sumber kompeten terkait KPB ini, dan diperoleh informasi KPB masih proses pendataan. Yang membuat miris, meski Arinal-Nunik sudah dua tahun menjabat, proses pendataan petani untuk mendapatkan KPB ini masih berkisar antara 3 persen hingga 20 persen dari jumlah petani.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Angga Satria Muda, menilai progres program KPB Gubernur Arinal cukup lambat. Hal itu terlihat dari jumlah pendataan yang baru mencapai kurang lebih 3 persen dari total petani di Lampung.”Hasil RDP awal tahun lalu, data KPB baru terdaftar 37.000 petani dari total -/+ 1,3 juta petani di Lampung. Dan dari informasi dari warga, sempat mereka harus mengulang lagi pendataan akibat rusaknya server KPB. Berarti selama 2 tahun ini progress sangat lambat, baru -/+ 3%,” ujarnya pada Harian Pilar, Senin (07/06/2021).
Angga mengaku pesimis pendataan KPB selesai hingga akhir masa jabatan Gubernur Arinal habis.”Dengan progress seperti ini, 5 tahun belum tentu proses pendataan ini selesai hingga akhir masa jabatan Gubernur,” kata dia.
Angga mengaku tidak tahu persis berapa anggaran untuk program KPB.”Totalnya saya lupa. Yang pasti kalo berdasar alokasinya angkanya tidak terlalu besar. Jika berdasarkan analisa besar anggaran, 2 tahun ini pemprov masih memprioritaskan infrastruktur dari pada pertanian, walaupun NTP kita 2 tahun ini anjlok dan berdarah-darah,” tegasnya.
Untuk itu, Angga meminta kepada Gubernur Lampung dan pihak terkait untuk mempercepat progres KPB. Karena KPB itu nantinya terintegrasi dengan program asuransi petani, sistem pupuk subsidi, pinjaman lunak petani dari bank-bank yang sudah bekerjasama untuk program ini.”Selama KPB ini belum bisa diselesaikan dan dijadikan prioritas, maka janji, visi dan misi mengenai pertanian berjaya Provinsi Lampung susah tercapai,” tandasnya.
Senada juga disampaikan dari Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKS, Heni Susilo. Ketua DPD PKS Tanggamus ini mendorong agar Pemprov segera membentuk team work untuk melakukan simulasi terkait program KPB ini.”Masyarakat disini butuh kejelasan bagaimana KPB ini. Jangan sampai masyarakat hanya berharap-harap saja belum ada kejelasan dengan adanya program KPB ini,” ungkapnya.
Heni mengakui memang program KPB masih dalam tahap sosialisasi. Namun, kata dia, selama tahapan sosialisasi harus ada implementasi yang aplikatif kepada masyarakat.”Ya saya berharap sosialisasi berjalan, tapi implementasi secara aplikatif kepada masyarakat juga harus jalan,” kata dia.
Terpisah, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Golkar, I Made Bagiasa belum mau berkomentar terkait perkembangan KPB. I Made meminta kepada wartawan untuk mewawancarai Prof. Yusuf Barusman selaku Ketua Tim Program KPB.
Ketua Tim Program KPB, Prof. Yusuf Barusman mengatakan, jumlah petani yang sudah terdaftar di program KPB mencapai 200 ribuan lebih. “Ini saya sudah cek, sebulan yang lalu sudah ada 200 ribuan lebih. Dan hampir tiap detik selalu ada yang mendaftar,” kata dia.
Rektor UBL ini menjamin para penerima program KPB sudah tepat sasaran. “Karena mereka yang mendaftar sudah sesuai dengan persyaratan yang ada. Yakni terdaftar di kelompok tani atau Poktan dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK),” terangnya.
Ketua ICMI Lampung ini mengklaim banyak manfaat yang dapat dinikmati oleh para petani dengan adanya program KPB.”Yang saya monitoring ini banyak manfaatnya. Seperti prioritas pertama kita adalah mengatasi masalah pupuk subsidi. Dan ini berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Jadi jika ada yang teriak-teriak tak dapat pupuk subsidi, saya pastikan dia tak terdaftar di Poktan dan RDKK,” ungkapnya.
Lebih lanjut, program KPB ini juga akan merambah ke bidang komoditi lain. “Seperti bidang perkebunan dengan permudah penyiapan bibit dan lain sebagainya,” pungkasnya. (Ramona/Maryadi)
.%20%20%20%20“NASIB”%20Kartu%20Petani%20Berjaya.%20“Jualan”%20Kampanye,%20Wacana%20Besar,%20Minim%20Realisasi){kind=link}