oleh

Pemda Dilarang Tahan Stok Vaksin

Harianpilar.com, Bandarlampung – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Ganip Warsito menginstruksikan seluruh pemerintah daerah untuk mempercepat proses vaksinasi Covid-19 agar segera mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity.

Ganip menjelaskan, pemerintah daerah tidak boleh menahan stok vaksin. Dia menegaskan, semua vaksin harus segera disuntikkan kepada masyarakat sesuai dengan kelompok prioritas yang sudah ditentukan.”Vaksinasi ini juga kita akan keroyok nanti, sesuai dengan arahan Pak Presiden, kita akan lebih masifkan lagi. Tidak boleh ada stok, harus terpakai semua, tidak perlu manajemen stok, habiskan semua itu untuk rakyat,” katanya dalam Rapat Koordinasi Satgas Covid-19 Nasional, Senin (07/06/2021).

Dia melanjutkan, jika stok habis, pemerintah daerah bisa langsung meminta dikirimkan stok vaksin baru dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).”Program vaksinasi di tiap daerah harus segera dilaksanakan, karena vaksinnya itu sendiri sudah ada di daerah, kalau sudah habis bisa koordinasi dengan Kementerian Kesehatan,” ucapnya.

Diketahui, jumlah Vaksin Covid-19 yang sudah diimpor sebanyak 92,2 juta dosis, termasuk vaksin berbentuk jadi dan bahan baku (bulk).

Dengan rincian, tiga juta dosis vaksin jadi Sinovac, 6,7 juta dosis vaksin jadi AstraZeneca, dan 1 juta dosis vaksin jadi Sinopharm, serta 81,5 juta dosis vaksin Sinovac dalam bentuk bahan baku.

Setelah bahan baku diolah di Bio Farma, maka keseluruhan vaksin bentuk jadi yang sudah dimiliki berjumlah 76,2 juta dosis, yang cukup untuk 37,6 juta jiwa.

Berdasarkan catatan Kemenkes per 7 Juni 2021 jumlah orang yang sudah disuntik dosis pertama adalah 17.775.918 orang dan yang sudah disuntik dosis kedua sebanyak 11.197.069 orang sejak vaksinasi perdana pada 13 Januari 2021 lalu.

Satgas Penanganan Covid-19 pusat juga akan mengintervensi daerah-daerah yang terpantau mengalami lonjakan kasus positif Virus Corona usai Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Ganip Warsito mengatakan, bakal meminta pemerintah daerah yang mengalami lonjakan, seperti Kudus dan Madura untuk meningkatkan kewajiban 3T, yakni testing, tracing, dan treatment.

“Di mana daerah yang BOR (Bed Occupancy Rate) -nya meningkat, kita akan intervensi berkoordinasi dengan kementerian terkait, TNI-Polri dan pemerintah daerah,” kata Ganip.

Dia juga menjelaskan, langkah intervensi yang akan diambil Satgas Covid-19 pusat antara lain penguatan posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dengan melibatkan aparat TNI-Polri.”Kita lakukan penebalan, yaitu penambahan personel, baik untuk penegakkan disiplin, tenaga kesehatan, maupun sarana dan prasarananya, kita efektifkan lagi kolaborasi pentahelix,” ucapnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga diwajibkan untuk menambah kapasitas tempat tidur isolasi maupun ICU untuk pasien Covid-19 agar angka kematian bisa ditekan.”Pemerintah daerah pun satgas Covid-19 di daerah untuk memastikan ketersediaan tempat tidur untuk antisipasi lonjakan, dan SDM Nakesnya,” tutur Ganip.

Ganip juga meminta tokoh masyarakat dan tokoh agama yang dekat dengan masyarakat untuk turut melakukan sosialisasi pencegahan Covid-19 dengan protokol kesehatan 3M; memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.(Suara.com/Maryadi)