oleh

Jelang 2 Tahun Kepemimpinan Arinal-Nunik (Bagian 1). Target Arinal 12 Triliun, APBD Justru Turun

Harianpilar.com, Bandarlampung – Pada 12 Juni 2021 mendatang tepat 2 tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Arinal Djunadi – Chusnunia Cholim, Surat Kabar Harian Pilar mencoba menelisik sejauh mana realisasi dan capaian beberapa program dan target pembangunan yang dicanangkan saat kampanye maupun di awal kepemimpinan keduanya. Salah satunya terkait target kenaikan APBD Lampung.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi di beberapa kesempatan awal kepemimpinannya menyampaikan menargetkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung naik dari Rp7,7 triliun menjadi Rp12 triliun selama lima tahun kepemimpinannya. Namun, dalam dua tahun kepemimpinannya APBD Lampung justru mengalami penurunan. Bahkan, kalangan anggota DPRD pesimis target Arinal itu akan tercapai.

Pada peraturan daerah (Perda)  Nomor 05 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung tahun 2021, Pasal 3 disebutkan APBD Lampung tahun 2021 sebesar Rp7,59 triliun. Pasal 4 disebutkan yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp3,3 triliun, yakni dari pajak daerah Rp2,7 Triliun, Retribusi Daerah Rp11,4 Triliun, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp75,3 Miliar, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp542,9 Miliar.

Kemudian, pasal 5 menyebutkan pendapatan transfer daerah Rp4,2 Triliun yang terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat Rp4,2 Triliun, pendapatan trasnfer antar daerah Rp29,4 Miliar. Pada pasal 6 menyebutkan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp13,9 Miliar yang terdiri dari pendapatan hibah Rp13, 9 Miliar.

Besaran APBD Lampung tahun 2021 itu mengalami penurunan jika dibading dengan APBD Lampung tahun 2020. Dalam Perubahan Peraturan Gubernur (Pergub) Lampung Nomor 58 tahun 2020 tentang penjabaran Perubahan APBD tahun 2020 disebutkan APBD Lampung sebesar Rp7.845.822. 077. 133. Dengan sumber pendapatan asli daerah (PAD) Rp3.298.430.257. 568, dari dana perimbangan Rp4.495.735.075.000, dan sumber lainnya yang sah Rp51.656.744.565.

Sementara, belanja tahun 2020 sebesar Rp7.735.642.077.133. Terdiri dari belanja tidak langsung Rp4.924.942.814.830, belanja langsung sebesar Rp2.810.699.262,303.

Anggota DPRD Provinsi Lampung yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Lampung, Nurul Ikhwan, mengatakan, penurunan APBD itu bisa disebabkan karena kurangnya inovasi dan kreatifitas seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Lampung dalam menambah atau meningkatkan PAD.”Ini harus dicermati oleh semua OPD. OPD harus selalu berupaya berinovasi dan berkreasi guna meningkatkan PAD Lampung,” ujarnya.

Selain itu, pandemi covid-19 dan pendataan wajib pajak baik PBB, Pajak kendaraan dan aset yang berpotensi mendapatkan PAD tidak sesuai juga menjadi pemicu turunnya APBD Lampung.”Secara umum memang hampir seluruh provinsi mengalami penurunan karena pandemi, tetapi OPD sebagai kepanjangan tangan visi-misi pemprov seharusnya membuat kebijakan yang bisa mendongkrak sektor pajak,” ungkapnya.

Politisi PDI Perjuangan ini pesimis target Gubernur Arinal yang menargetkan APBD Lampung mencapai Rp12 triliun bisa terwujud.”Secara hitung-hitungan tidak akan tercapai dan ini seharusnya disikapi oleh Gubernur dan Wakilnya,” tandasnya.

Wakil Ketua DPRD Lampung yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Lampung, Elly Wahyuni, mengatakan, penurunan APBD Lampung di tahun 2021 merupakan hal yang wajar.”Karena sekarang kita masih terdampak pandemi Covid-19. Karena pandemi semua sangat berpengaruh, baik segi ekonomi dan lainnya. Jadi sangat wajar APBD kita di tahun 2021 ini mengalami penurunan,” ujarnya pada Harian Pilar, Minggu (06/06/2021).

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan akan sulit bagi Gubernur Arinal untuk mencapai target APBD Lampung sebesar Rp12 triliun, jika pandemi COVID-19 belum berakhir. “Karena Covid-19 ini sudah meluluhlantakkan sendi-sendi perekonomian,” ucapnya.

Ketua Perempuan Indonesia Raya (PIRA) Lampung ini mengajak kepada seluruh masyarakat tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan agar Covid-19 segera berlalu.”Karena anggaran yang sangat besar sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk penanggulangan Covid-19, jika tidak didukung oleh disiplin masyarakat maka akan sia-sia,” urainya.

Sementara, Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Golkar yang juga Anggota Banggar DPRD Provinsi Lampung, Supriyadi Hamzah membantah jika penurunan APBD Lampung itu dikarenakan tidak kreatif dan inovatifnya OPD dalam meningkatkan PAD Lampung.

Mantan Sekretaris DPD I Partai Golkar Lampung ini menegaskan, penurunan APBD itu dikarenakan dampak dari pandemi covid-19. “Gimana orang mau berkreasi atau berinovatif, sedangkan keadaan pandemi covid-19 ini memang sangat berdampak pada perekonomian. Dan ini tidak hanya terjadi di Lampung saja, tapi di seluruh daerah bahkan seluruh dunia,” ujarnya.

Meski mengalami penurunan, menurut Supriyadi Hamzah, APBD Lampung masih dalam kategori yang lebih bagus dari daerah lainnya. Dirinya juga mengapresiasi atas kinerja Gubernur Lampung dalam melakukan efisiensi anggaran.”Ini yang perlu kita apresiasi atas kinerja bapak Gubernur. Bukan karena saya dan pak gubernur sama-sama kader golkar. Tapi ini memang realitanya demikian. Kita memang turun, tapi dibanding daerah lain kita masih lebih bagus,” ungkapnya

Lebih lanjut, Supriadi juga optimis dengan pernyataan Gubernur yang menargetkan APBD Lampung dapat mencapai Rp12 triliun. “Jadi sebagai warga Lampung kita harus optimis. Apalagi kita banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Terlebih pak gubernur mantan sekda, ahli ekonomi. Jadi saya optimis kalau ekonomi dan APBD kita akan meningkat,” tukasnya.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, saat dimintai tanggapan masalah APBD ini tidak menjawab, meski WhastApp miliknya dalam keadaan aktif. Begitu juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, yang dihubungi sejak jauh hari untuk wawancara hingga berita ini diturunkan belum juga bersedia. Mantan Kepala Dinas Bina Marga Bina Kontruksi Lampung itu mengaku akan izin terlebih dahulu dengan pimpinannya. (Tim/Ramona/Maryadi)