Harianpilar.com, Lampung Utara – Aliansi masyarakat Lampung Utara mendesak Pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan negara Perancis dalam aksi unjuk rasa di halaman kantor Pemkab Lampung Utara, Senin (23/11/2020).
Aksi unjuk rasa ini diikuti sekitar 20-30 orang. Kebanyakan mereka terdiri dari kaum perempuan. Kaum perempuan berada di atas mobil pick up, sedangkan kaum laki-laki berada di posisi sebaliknya.
“Karena pernyataannya sangat melukai perasaan umat muslim, maka minta Pemerintah Indonesia untuk memutuskan sementara hubungan diplomatik dengan negara Perancis,” papar Adi Rasyid saat berorasi.
Di samping itu, Aliansi Masyarakat Lampung Utara juga meminta Presiden Perancis, Emmanuel Macro segera menyampaikan permohonan maaf kepada umat muslim. Terakhir, mereka meminta Pemkab Lampung Utara menerbitkan peraturan yang berisikan larangan pemasaran produk – produk dari negara Perancis.
“Tolong segera terbitkan aturan yang melarang pemasaran produk Perancis,” tegas dia.
Selang beberapa menit kemudian, perwakilan Pemkab Lampung Utara menemui para peserta aksi unjuk rasa. Dalam hal ini, pemkab diwakilkan oleh Pelaksana Tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Fadly Achmad.
Menyikapi tuntutan tersebut, Fadly Achmad mengatakan akan segera menyampaikan tuntutan tersebut kepada atasannya. Pihaknya akan berada di posisi netral terkait persoalan tersebut.
“Seluruh tuntutan akan saya sampaikan ke pimpinan,” katanya. (Iswanto/Maryadi)
