Harianpilar.com, Lampung Selatan – Kasus dugaan pemalsuan tandatangan Ketua Komite yang diduga dilakukan Kepala SDN Margo Lestari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) Sudiyono, S.Pd, SD terus berlanjut.
Ketua LSM Koalisi Percepatan Pemberantasan Korupsi (KPPK) Provinsi Lampung Suhardi mengatakan tindakan yang dilakukan oknum Kepala SDN Margo Lestari Sudiyono, S.Pd, SD dinilai terlalu gegabah.
Sebab, tandatangan itu diduga kuat dilakukan pada surat-surat berharga dan dilakukan secara tersetruktur, sistematis dan masif (TSM).
“Saya yakin tindakan yang dilakukan Kepala SDN Margo Lestari Sudiyono, S.Pd, SD dilakukan sejak dirinya menjabat sebagai kepala sekolah. Sebab sejak Sudiyono, S.Pd, SD menjabat sebagai kepala SDN Margo Lestari, Ketua Komite Turno dan Sekretaris Sutrisno sudah mengajukan mengundurkan diri.
“Sejak itulah mereka berdua tidak aktif lagi dan tidak pernah menandatangani surat-surat,” kata Suhardi menirukan ucapan Turno (Ketua Komite) dan Sutrisno (Sekretaris Komite), Selasa (10/11/2020).
Dia mengungkapkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 263 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut: barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan,dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
Untuk itulah, maka pihaknya akan terus melakukan investigasi dengan mengumpulkan data dan meminta keterangan dari berbagai sumber untuk melengkapi berkas yang kemudian akan dilaporkan ke Kejaksan Negeri (Kejari) Kalianda.
Menurut dia mustinya hal seperti itu tidak terjadi. Apalagi itu dilakukan oleh kepala sekolah yang nota bene sebagai pendidik yang harus dicontoh oleh guru, dan anak didiknya.
“Kami masih mengumpulkan keterangan dan barang bukti dana BOS. Kalau semua sudah terkumpul, akan segera melaporkan kasus tersebut ke Kejari Kalianda agar secepatnya diproses,” ujarnya.
Suhardi menjelaskan tugas komite sekolah yakni menyusun AD dan ART Komite Sekolah, mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
Kemudian, melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
Nenampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat. Memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada sekolah mengenai: – kebijakan dan program sekolah, RAPBS, kriteria kinerja sekolah, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
Lalu mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di sekolah.
“Ini sepetinya kepala SDN Margo Lestari mau menguasai semuanya, tanpa melibatkan peran guru dan komite dalam menyusun RAPBS/RKAS,” tukas Hardi.
Kepala SDN Margo Lestari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) Sudiyono, S.Pd, SD diduga kuat telah memalsukan tandatangan ketua komite sekolah tersebut Turno.
Turno mengatakan selama Kepala SDN dijabat Sudiyono tidak pernah menandatangani surat-surat penting. Termasuk menandatangani surat laporan pertanggungjawaban (LPj) Bantuan Operasioanl Sekolah (BOS). “Saya tidak pernah menandatangani surat LPj dana BOS,” kata Turno, Senin (09/11/2020).
Ketika ditanya siapa yang menyimpan setempel/cap komite, Turno mengatakan cap/setempel komite disimpan kepala sekolah.
Dia mengungkapkan selama kepala SDN Margo Lestari dijabat Sudiyono, dia tidak pernah meminta tandatangannya pada berkas LPj BOS termasuk surat-surat penting lainnya.
Dirinya juga tidak pernah diajak musyawarah membahas rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah/rencana kerja dan anggaran sekolah (RAPBS/RKAS).
Dia membeberkan, selama ini dirinya tidak pernah tahu tujuan kemananya. “Saya tidak pernah diajak rapat membahas RAPBS/RKAS, tidak pernah tahu apa itu rapat yang diselenggarakan oleh pihak sekolah,” ungkapnya.
Dia menjelaskan terkait rencana kerja sekolah, angaran sekolah, dirinya tidak pernah dilibatkan oleh kepala sekolah.
Apalagi agenda rapat, saya tidak pernah ikut pembahasan RAPBS/RKAS rapat.
“Kalau satu tahun berarti sudah 4 triwulan terkait realisasi anggaran dana operasional sekolah (BOS), saya selaku ketua komite sekolah tidak dilibatkan, berarti adanya pemalsuan tanda tangan, saya tidak pernah tanda tangan masalah di sekolah, baik itu rencana kerja anggaran sekolah, dan lain-lainnya,” kata Turno yang juga Ketua RT 2 Dusun 2 Desa Margo Lestari.
Turno menjelaskan profesi dirinya bukan sebagai penjual sayuran sebagaimana yang dituduhkan Kepala SDN Margo Lestari. “Saya ketua RT 2 Dusun 2 Desa Margo Lestari,” tegasnya.
Sementara Sekretaris Komite Sutrisno mengungkapkan dirinya juga tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan RAPBS/RKAS. Apalagi dalam menyusun kegiatan sekolah yang lainnya, dirinya tidak pernah diajak musyawarah.
Sementara Kepala SDN Margo Lestari Sudiyono mengatakan tugas komite membantu tugas-tugas sekolah.
Dia mengungkapkan ketua komite sekolah dan dewan guru dilibatkan dalam pembahasan RAPBS/RKAS, Sudiyono mengatakan itu pasti. “Ketua komite dan dewan guru yang PNS semua dilibatkan dalam pembahasan RAPBS/RKAS,” kata dia.
Dia mengungkapkan di dalam LPj BOS harus melibatkan tanda tangan kepala sekolah dan bendahara sekolah dan diketahui ketua komite. “Yang menandatangani LPj BOS Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah dan diketahui Ketua Komite Sekolah. Kalau tidak melibatkan Ketua Komite ya bermasalah,” tukasnya.
Sementara salah satu dewan guru yang tidak mau disebut namanya mengatakan dirinya dan beberapa dewan guru lainnya, terutama yang PNS tidak pernah diajak musyawarah membahas RAPBS/RKAS.
“Kalau Kepala Sekolah menyatakan dalam pembahasan RAPBS/RKAS melibatkan dewan guru yang PNS itu bohong besar,” tegasnya. (Mar)
