Harianpilar.com, Bandarlampung – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya mendorong pemenuhan garam industri Tanah Air. Kebijakan berangkat dari proyeksi peningkatan kebutuhan garam sebagai bahan baku sektor manufaktur setiap tahunnya.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan kebutuhan garam dalam negeri 2020 mencapai 4,4 juta ton.
“84 persen dari angka itu merupakan kebutuhan industri manufaktur, ditambah adanya pertumbuhan industri eksisting lima sampai tujuh persen serta penambahan industri baru,” ujar dia di Bandarlampung, Jum’at (09/10/2020).
Total kebutuhan bahan baku sektor manufaktur ini, sebut Agus, belum sepenuhnya dapat dipenuhi industri pengolahan garam di dalam negeri.
“Sehingga dilakukan impor, mengisi kebutuhan tersebut. Sebagai bahan baku industri, garam lokal masih perlu peningkatan segi kuantitas, kualitas, kontinuitas pasokan dan kepastian harga,” ujarnya, menegaskan kebijakan impor garam, sejatinya keterpaksaan.
“Demi menjamin kepastian pasokan bahan baku garam bagi industri dalam negeri, khususnya sektor alkali (chlor alcali plant/CAP), pulp, kertas, aneka pangan, farmasi, kosmetik, dan pengeboran minyak,” rincinya.
Menurutnya, nilai tambah pada garam diperoleh melalui proses produksi. Dimana kemudian, hasil pengolahan garam impor akan diekspor kembali dengan proyeksi nilai yang lebih besar.
Menteri putra bekas menteri Ginandjar Kartasasmita ini mencontohkan, pada 2019, nilai impor garam industri 108 juta dolar AS, sedang ekspor produk yang dihasilkan 37,7 miliar dolar AS.
Namun demikian, pemerintah juga terus berupaya memprioritaskan peningkatan kualitas garam produksi dalam negeri. Di antaranya, melalui perbaikan metode produksi serta penerapan teknologi baik di lahan maupun di industri pengolah garam.
“Mendukung upaya ini, Kemenperin terus koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain. BPPT di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi telah mencanangkan beberapa program untuk dapat meningkatkan pemanfaatan garam lokal untuk sektor industri,” lanjutnya.
Apa saja programnya Pak Agus? Dia merinci antara lain implementasi teknologi garam tanpa lahan, yang merupakan garam dari rejected brine Pembangkit Listrik Tenaga Uap/PLTU.
Kemudian, pihaknya mendorong pabrik pemurnian garam rakyat transformatif jadi garam industri. “Telah dibangun di Gresik dengan kapasitas 40 ribu ton,” papar pria kelahiran 3 Januari 1969 itu.
Selanjutnya, dilakukan perbaikan lahan pergaraman lewat pembenahan lahan pergaraman terintegrasi minimum 400 hektare (ha).
“Pemerintah juga mendorong investasi pembangunan lahan garam industri di Nusa Tenggara Timur, dan mendorong revitalisasi dan pengembangan pabrik garam farmasi oleh PT Kimia Farma,” lanjutnya merinci dua program lainnya.
Sisi lain, Kemenperin juga meminta masukan pelaku industri pengolahan garam, mendorong pembangunan industri garam nasional berdaya saing dan berkesinambungan.
Langkah tersebut, tegas Agus, untuk menghasilkan kebijakan yang sesuai kondisi di lapangan, antara lain dari PT UnichemCandi Indonesia.
“PT UnichemCandi Indonesia ini salah satu industri pengolahan garam yang memasok garam sebagai bahan baku bagi industri makanan minuman, pengeboran minyak. Perusahaan juga memproduksi garam konsumsi beriodium dalam negeri dengan metode pencucian (washing salt) dan metode rafinasi (refine salt),” sebut dia.
Ujar Menperin ke-26 ini, UnichemCandi Indonesia masih menjadi satu-satunya produsen garam konsumsi beriodium dengan metode rafinasi yang memakai teknologi otomatis dan robotic system yang sejalan langkah prioritas nasional implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0.
“Dengan teknologi yang telah dimiliki perusahaan, kami harap UnichemCandi Indonesia dapat berpartisipasi aktif dalam upaya-upaya pemerintah untuk dapat mensubstitusi kebutuhan impor garam, serta terus meningkatkan penyerapan garam lokal untuk diolah jadi garam konsumsi maupun garam industri,” pungkasnya.
Memperkuat penjelasan sang menteri, dijelajahi terpisah, PT UnichemCandi Indonesia yang mengklaim produsen garam washing terbesar di Indonesia berpengalaman 25 tahun ini, memang memproduksi garam berteknologi itu.
Perusahaan berbasis di Manyar Sido Rukun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur ini memproduksi antara lain garam konsumsi kualitas premium merek Daun.
Garam ini diproses dengan teknologi dua kali pencucian (double washing), teknologi pencucian berulang-ulang dengan larutan brine (larutan garam jenuh) bertekanan tinggi menggunakan screw washer dan stiring washer.
Dari pemanfaatan teknologi tinggi itu wajar jika kemudian mampu dihasilkan garam layak konsumsi berkarakteristik fisik yang warnanya lebih putih, bersih, dan gurih. Selain, lebih halus, higienis, bebas cemaran sehingga menjadikan masakan terasa lebih lezat.
Diklaim mengandung Iodium minimal 30 ppm, agar tubuh terhindar dari GAKI (Gangguan Akibat Kekurangan Iodium), Daun punya sembilan keunggulan.
“NaCl murni lebih dari 99,25 persen, tidak menggumpal, tidak menyerap air karena bebas Ca+ Mg- Ion, white (no coloring), bebas kotoran bintik-bintik hitam, kadar air H2O kurang dari 0,25 persen (Pure Dried Vacuum/PDV), rasa dan bau lebih gurih, KIO3 pasti lebih dari 30 ppm, bebas Ca+, Mg-, Fe2O3, Cu, Hg, dan kotoran logam berat lain karena proses refinasi, serta proses kristalisasi menggunakan mesin teknologi modern,” penjelasan laman perusahaan, disitat dan diakses Jumat.
Bagian lain penjelasan, ketika akan melalui proses manufaktur (mengolah bahan baku menjadi sebuah produk jadi) UnichemCandi Indonesia memiliki kelebihan dan kemampuan dilengkapi peralatan diperlukan untuk memberi mutu serta kualitas dan jenis mineral yang dibutuhkan setiap pelanggannya.
“Divisi Quality Control untuk setiap produk kami menelusuri semua proses pembuatan dari bahan baku hingga produksi untuk membantu memastikan prosedur yang dijalankan sudah tepat, dipertahankan mutu serta kualitasnya,” penjelasan itu lagi.
“Ketertelusuran setiap produk melalui proses manufaktur (dari bahan baku untuk produksi) dengan sistem Kode Identifikasi Produk kami yang membantu untuk memastikan kontrol produksi yang tepat dapat terjaga,” taut fitur penambahan nilai penjelasan itu.
Sebelumnya diketahui, awal pekan ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Ratas Percepatan Penyerapan Garam Rakyat melalui videokonferensi dari Istana Merdeka, mengemukakan dua catatannya soal permasalahan utama pengembangan industri garam rakyat di Tanah Air.
Kata orang nomor satu di Indonesia ini, berdasarkan laporan yang diterimanya, terdapat problem rendahnya produksi dan kualitas garam yang dihasilkan.
“Dua permasalahan utama yang kita hadapi dalam penyerapan garam rakyat pertama rendahnya kualitas garam rakyat hingga tidak memenuhi standar kebutuhan industri,” ujarnya, dilansir Antara, Senin (5/10/2020) lalu.
Tegas presiden, hal itu harus segera dicarikan jalan keluarnya. “Terlebih ketika semua mengetahui titik permasalahannya, tapi tidak pernah dicarikan jalan keluarnya,” ketusnya.
Berdasar data per 22 September 2020, masih ada 738 ribu ton garam rakyat tak terserap industri nasional. “Ini agar dipikirkan solusinya sehingga rakyat garamnya bisa terbeli,” ujarnya direktif.
Berikut, permasalahan kedua, masih rendahnya produksi garam nasional. Ini yang menjadikan Indonesia masih jadi negara pengimpor garam padahal memiliki garis pantai yang panjang. Keempat di dunia.
“Sehingga cara paling gampang, impor garam. Dari dulu begitu terus tidak pernah ada penyelesaian,” sesalnya.
Sebut presiden, dari kebutuhan garam nasional empat juta ton per tahun, produksi garam nasional baru bisa dua juta ton, akibatnya untuk memenuhi kebutuhan industri masih diimpor.
“Saya kira langkah-langkah perbaikan harus kita kerjakan dari pembenahan besar-besaran supply chain dari hulu sampai hilir,” lugas Jokowi.
Sekadar penyegar, menukil data resmi, Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP) mencatat, hingga akhir 2019 lalu kapasitas lahan produktif pergaraman Nusantara adalah 27.047,65 ha.
Perinci, seluas 22.592,65 ha dimiliki oleh 19.503 orang petambak garam rakyat. Sisanya? Sebanyak 4.455 ha lainnya milik PT Garam.
Yakni, BUMN produsen dan pemasar garam sejak didirikan 1991, berbasis di Sumenep Jawa Timur, bercikal bakal sejak 1921 saat bernama Jawatan Regie Garam, pertama kali didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda.
Menelisik data KKP 3 November 2019, total jumlah produksi garam nasional 2.089.824,25 ton. Terdiri 1.743.580,25 ton produksi garam rakyat, 346.244 ton produksi PT Garam.
Terkait stok nasional hingga saat itu, garam rakyat sebesar 1.003.668,70 ton termasuk didalamnya 131.444,87 ton sisa produksi garam rakyat 2018.
Lantas, bagaimana eksisting sentra penghasil? Indonesia punya sembilan sentra produksi garam di tiga zona. Bagian barat, Indramayu dan Cirebon. Pati, Rembang, Gresik, Pulau Madura di tengah. Serta di Bima NTB, NTT, dan Jeneponto, Sulawesi Selatan, di timur.
Dari data luasan lahan, total produksi dan persebaran sentra produksi garam ini, lumrah jika muncul tanda tanya dan ironi, menggugat kenapa negara kita tak kunjung siuman dari candu impor.
Tambahan informasi, sepanjang 2019 (Januari hingga Oktober) total realisasi impor garam Indonesia 1,95 juta ton. Setara kurs Rp14 ribu per dollar AS, nilainya Rp1 triliun (US$ 71,9 juta).
Redaksi mencatat, di era Kabinet Kerja, dua tahun silam, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pernah menegaskan kembali janji pemerintah untuk sebisa mungkin menihilkan impor garam.
Disitat dari Antara, Luhut menyebut, peningkatan produksi garam dalam negeri dapat terwujud bila didukung kecanggihan teknologi. Memanfaatkan teknologi, produksi bisa lebih bagus dengan kadar garam bisa 98 persen, lecut dia.
Saat itu Luhut mengintensi tekad pemerintah untuk sekuat tenaga menghentikan impor garam dan bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri pada 2020 ini. Hal itu dia tekankan di hadapan para peserta kuliah umum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Yogyakarta, 9 Februari 2018.
Pengampu –usai pensiun dari tentara, Dubes untuk Singapura 1999-2000, Menperindag 2000-2001, Kepala Staf Kepresidenan pertama 2014-2015, Menko Polhukam 2015-2016, Menko Kemaritiman 2016-2019, kini Menko Marves (Kemaritiman dan Investasi), didalamnya pernah memangku jabatan Plt Menteri ESDM 2016, dan Menhub Ad Interim Maret-Mei 2020 ini kala itu beber data potensi produksi garam.
Luhut kini Ketua Dewan Penasihat DPP Partai Golkar, membangun optimisme. Paparnya, bentang spasial garis pantai Indonesia mencapai 99.093 kilometer, bisa jadi modal besar untuk memenuhi kebutuhan garam konsumsi maupun industri nasional.
Namun dia menyayangkan, potensi itu masih terganjal pemanfaatan yang tak kunjung optimal. “Potensinya besar karena kita tidak kerjakan saja selama bertahun-tahun. Karena itu sekarang kita kerjakan,” cetus Luhut saat itu.
Menyesalkan pengelolaan garam yang kurang optimal sejak dahulu sehingga akhirnya pemerintah terpaksa buka kran importasi menutupi kebutuhan domestik, dia menyorong fakta otentik. (Harry)
