oleh

Usut Bimtek Desa Mesuji Polda Panggil Kadis PMD dan Ketua APDESI Mesuji

Harianpilar.com, Mesuji – Kinerja Kepolisian Daerah (Polda) Lampung patut diapresiasi. Korps Bayangkarang itu melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) bergerak cepat mengusut masalah bimbingan teknis (Bimtek) Kepala Desa Se-Mesuji dengan memanggil Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa (PMD) Sunardi dan Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Mesuji M.Yusuf Amanarasuli.

Dari informasi yang dihimpun,  Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Lampung melayangkan surat Nomor B/221/VII/2019/Res.3.3/Subdit III/Reskrimsus tertanggal 10 Juli 2019. Dalam surat yang ditujukan ke Ketua APDESI Mesuji itu disebutkan Subdit III/Tipikor Dirkrimsus Polda Lampung sesang melakukan pengumpulan bahan keterangan dan dokumen terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Bimtek menunggunakan dana desa.

Ketua Apdesi Kabupaten Mesuji M. Yusuf Amarasuli saat dikonfirmasi membenarkan hal itu. M Yusuf memastikan Apdesi tidak terlibat dalam masalah itu, sebab dirinya selaku Ketua Apdesi tetap membayar dalam pelaksaan bimtek tersebut.”Ia benar hari Senin (kemarin) pemanggilannya hanya untuk dimintai keterangan saja,”paparnya.

Kepala Dinas PMD Mesuji, Sunardi, saat dikonfirmasi juga membenarkan masalah pemanggilan tersebut, bahkan Sunardi mengaku sudah menghadap memenuhi panggilan tersebut.”Iya tadi (kemarin) sudah menghadap,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnnya, ratusan kepala desa (Kades) di Kabupaten Mesuji membayar Rp7,5 juta/desa untuk bimbingan teknis yang diduga kuat hanya dilaksanakan dua hari di salah satu hotel di Bandarlampung.

Parahnya, Dana Desa (DD) 100 Desa di Mesuji itu juga harus tersedot untuk membayar buku bacaan yang nilai memcapai Rp3 juta. Para Kedes mengeluhkan hal tersebut, namun para Kades terkesan takut untuk melakukan protes.”Iya benar biaya bimtek tersebut Rp7.5 juta untuk setiap desa dengan keseluruhan jumlah desa yang ikut sebanyak 100 Desa. Memang terkesan  mahal untuk kebutuhan Bimtek yang dianggarkan dalam APB-Des,” keluh SH, salah satu Kades di Mesuji belum lama ini.

Saat ditanya siapa yang mengkoordinir acara Bimtek itu, MH mengatakan, teknis kegiatan itu ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Mesuji Tim Panitia. “Semua itu dikoordinir oleh Tim Panitia,”paparnya.

Selain itu, MH juga mengeluhkan biaya pembelian buku bacaan desa ( Sarana Perpustakaan) yang mencapai Rp3 juta rupiah untuk beberapa item buku bacaan. MH mengaku heran buku ini baru nongol dan sebelumnya tidak ada rapat khusus atau perda yang mengarahkan kepada pembelian buku.

“Selain Bimtek kita juga harus beli buku dengan anggaran Rp3.000.000, dan ini tentunya sangat memberatkan kami selaku aparat desa. Sebab, dalam waktu yang bersamaan harus mengeluarkan Rp10.500.000,- .meskipun itu sudah teranggarkan di APBdes,”singkatnya yang diamini salah satu aparatur desa lainnya.

Kepala Dinas (Kadis) PMD Mesuji melalui Kabid Anggaran DPMD Mesuji Selamet membantah bila pihakny yang mengkondisikan kegiatan Bimtek tersebut. Menurut Selamet, pihaknya hanya sebagai penyambung antara APDESI dengan panitia. Dan selebihnya tidak ada.”Ia benar dana Bimtek itu Rp7,5 juta yang diikuti 100 Desa. Namun semua itu panitia penyelenggara. PMD hanya undangan. Bila dikatakan mengkondisikan itu tidak benar karena urusan itu APBDesi dengan panitia, kita hanya mempertemukan kedua belah pihak selebihnya tidak mengetahuinya,”kilahnya.

Disinggung masalah pelaksanaan Bimtek itu hanya sehari, Slamet mengelak dengan mengaku tidak mengetahuinya.”Kurang tau kalau sehari. Sebab, dalam jadwal itu tiga hari. Silahkan hubungi panitia penyelenggara,”kilah.

Sementara untuk buku, Selamet juga tidak menampik bahwa harga buku itu Rp3 juta dan ada juga yang Rp 500 ribu, untuk buku ini pihak penyedia meberikan proposal kepada setiap desa untuk kebutuhan bahan bacaan, kemudian kades dan perangkat desa menganggarkan anggaran tersebut untuk pembelian Sarana buku bacaan, itupun  tidak ada paksaan dana itu kan di anggarkan dari anggaran APB -des.”Untuk aturan khusus memang tidak ada namun terlepas dari itu para kades menindak lanjuti surat edaran bupati Mesuji tentang sarana informasi publik, yang mengacu kepada sarana bahan bacaan. Kita melalui koridor yang ada,” jelasnya lagi. (Sandri/Maryadi)

Komentar