Harianpilar.com, Tulangbawang – Bupati Tulangbawang Winarti menekankan agar pengelolaan dana desa (DD) harus dilakukan dengan baik dan lebih maksimal.
“Saya harapakan agar pengelolaan dan pemanfaatan dana desa 2019 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya,” katanya melakukan penyerahan pagu Indikatif Dana Kampung (IDK) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) yang dilaksanakan di Kecematan Banjar Baru, Kamis (17/01/2019).
Selain itu, kata dia, pengelolaan dana bantuan dari pemerintah pusat itu juga harus transparan dan efisien serta tepat sasaran sehingga keinginan pemerintah dengan digulirkannya dana desa bisa terwujud.
Bupati menyampaikan bahwa sesuai pesan Presiden Jokowi, Dana Desa harus digunakan untuk kepentingan rakyat. Jadi usahakan dalam belanja juga berbelanja di kampung masing-masing, supaya perputaran dananya tetap ada didaerah tersebut. Selain itu pula, Kepala Kampung harus selalu didampingi dalam bekerja, supaya secara administrasi tidak salah.
“Dampingi Kepala Kampung dalam mengelola Dana Desa, agar penggunaannya sesuai aturan dan tidak salah peruntukan, Presiden Jokowi selalu berpesan gunakan Dana Desa untuk kepentingan rakyat,” tutur Pangeran Suri, panggilan adat Bupati Tulangbawang.
Kegiatan penyerahan pagu indikatif tersebut dipusatkan di Kampung Panca Karsa Purnajaya Kecamatan Banjar Baru, dihadiri 147 Kepala Kampung (Kakam) se-Tulangbawang, berikut seluruh Camat.
Kepala DPMK Yen Dahren menyampaikan, bahwa penyampaian pagu indikatif bertujuan mengoptimalkan kinerja, supaya kegiatan bisa dimulai dari awal tahun dengan sesuai anggaran yang telah ditetapkan.
Dalam kegiatan ini, turut dibagikann poster laporan pada masyarakat mengenai realisasi 25 program unggulan yang telah dilakukan pada Tahun 2018, hal ini menunjukkan bentuk pertanggungjawaban Pemerintahan Bupati Tulangbawang terhadap rakyat, bahwa apa saja yang telah dilakukan dan belum dilakukan.
“Saat ini, instuksi saya jelas, layani rakyat, buka peluang investasi di daerah masing-masing, jangan dipersulit perizinannya, bila ada pejabat atau camat mempersulit perizinan, silahkan rubah sikap, bila tidak, laporkan ke saya, saya akan berhentikan, silahkan berhenti pegawai yang bermental seperti itu,” ultimatum Bupati berapi-api mengingatkan Aparatur.
Sementara, dalam pesannya, Kapolres Tulangbawang AKBP Syaiful Wahyudi berpesan, agar Aparatur Kampung dalam mengelola Dana Desa dapat bekerja sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan. “Hal ini, supaya pekerjaan bisa dipertanggung jawabkan, jangan bekerja tidak sesuai dengan anggaran yang ditetapkan,” tegas AKBP Syaiful Wahyudi.
Turut hadir selain Bupati dan Kapolres, yakni Ketua Apdesi Tulangbawang Hi. Bambang Sumantri, Sekdakab Tulangbawang Ir. Anthoni MM bersama Stad Ahli Desia Kesumayuda, Inspektur Inspektorat Pahada Hidayat, Kadis DPMK Yen Dahren, Kepala DPKAD Rustam Effendi, Kepala Bappeda-Litbang Dicky Soerahman, Kadisos Sukur, Kadis PPA Amri Alvis, Kakan Pol-PP Khalik, para Kabag diantaranya Drs. Mayorie dan sejumlah Pejabat Eselon III dilingkup Pemkab Tulangbawang. (Rizal/Mar)
