oleh

Proyek Material PUPR Bandarlampung Dimonopoli Satu Perusahaan

Harianpilar.com, Bandarlampung – Setiap tahun Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menganggarkan dana puluhan miliaran untuk pengadaan material HRS. Namun, pengadaan material HRS itu hampir setiap tahun di monopoli oleh satu perusahaan. Parahnya, dalam upaya memonopoli pengadaan material Hot Rolled Sheet (HRS) itu diduga melalui ‘tender kurung’.

Berdasarkan dokumen yang di peroleh Harian Pilar, pada tahun 2016 dua paket proyek Pengadaan Material HRS dengan (H.1) dan (H.2) dengan besaran anggaran masing-masing paket Rp4 Miliar. Dua paket proyek ini dikerjakan oleh satu perusahaan yakni PT.Sang Bima Ratu. Kuat dugaan terjadi persekongkolan dalam tender dua proyek yang dimenangkan oleh PT. Sang Bima Ratu itu, hal itu terlihat dari beberapa indikator.

Pertama, nilai penawaran semua peserta tender sangat mendekati Harga Perkiaraan Sendiri (HPS) bahkan penawaran PT. Sang Bima Ratu sebagai pemenang kurang dari satu persen. Pada paket pengadaan material HRS (H.1) dengan HPS Rp4 Miliar dimenangkan PT. Sang Bima Ratu dengan penawaran Rp3.962.868.000 hanya turun Rp37,1 juta atau 0,9 persen dari HPS. Hal serupa juga terjadi pada paket pengadaan material HRS (H.2) dengan HPS Rp4 Miliar juga dimenangkan oleh PT.Sang Bima Ratu dengan penawaran Rp3.962.868.000 hanya turun Rp37,1 juta atau 0,9 persen dari HPS. Pada paket ini peserta tender yang memasukkan penawaran hanya PT.Sang Bima Ratu yang sekaligus menjadi pemenang.

Indikasi tender kedua proyek ini dikondisikan semakin terlihat dari peserta tender yang mayoritas sama yakni yakni CV. Sumber Makmur Rezeki, CV. Ildatu Tourisindo Tehnik, CV. Nasoramaridi 14, PT. Karya Bhineka Jaya, dan Kawan Joymor. Dugaan ‘permainan’ dalam tender ini semakin terlihat dari peserta yang memasukkan penawaran hanya PT.Sang Bima Ratu sekaligus sebagai pemenang.

Ditahun 2017, PT.Sang Bima Ratu kembali memonopoli proyek pengadaan material HRS tersebut. Bahkan, tender proyek itu juga terindikasi dikondisikan dengan modus yang sama dengan tahun sebelumnya.

Dari dokumen yang diperoleh Harian Pilar, pada tahun 2017 PT. Sang Bima Ratu kembali ‘memborong’ dua paket proyek pengadaan material HRS di Dinas PUPR Kota Bandarlampung dengan besaran anggaran masing-masing paket Rp6 Miliar. Tender kedua proyek itu juga ditemukan indikator-indikator yang sama juga yang mengarah ke dugaan ‘tender kurung’.

Kedua paket itu adalah Pengadaan Material HRS (H.1) dengan HPS Rp6 Miliar dimenangkan oleh PT.Sang Bima Ratu dengan penawaran Rp5.946.437.000 hanya turun Rp53,5 juta atau 0,8 persen dari HPS. Kemudian, paket proyek pengadaan Material HRS (H.2) dengan HPS Rp6 Miliar juga dimenangkan oleh PT.Sang Bima Ratu dengan penawaran yang sama yakni Rp5.946.437.000 hanya turun Rp53,5 juta atau 0,8 persen dari HPS. Peserta tender kedua proyek ini juga sama yakni CV. Mustika Jaya Konstruksi, CV. Sumber Makmur Rezeki, CV.Tunjung Putro, CV. Jaya Abadi Utama, CV. Cahaya Mandiri Construction, CV. Zaky Bersaudara, CV.Bersaudara, Fajar Mas, PT. Tatayan Raya Abadi, CV. Buhar Brothers.

Dalam peraturan presiden (Perpres) Nomor 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa disebutkan indikator-indikator persekongkolan dalam tender diantaranya penawaran mayoritas dekat dengan HPS dan peserta tender dibawah satu kendali.

Sementara,Kepala Dinas PUPR Kota Bandarlampung, Iwan Gunawan, saat dikonfirmasi terkesan mengelak.”Saya sedang rapat,” ujarnya saat dihubungi melalui ponselnta. Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat keponselnya tidak di jawab. Kemudian, dikonfirmasi di kantornya, Iwan tidak berada di tempat.(Tim/Maryadi)