oleh

Warga Bandarlampung Sambangi Kantor DPRD Provinsi

Harianpilar.com, Bandarlampung – Puluhan warga Pasir Gintung, Sawah Brebes, Bumi Waras dan Labuhan Ratu didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung menyambangi gedung DPRD Provinsi Lampung, Senin (11/12/2017).

Tujuan kedatangan mereka ke kantor DPRD tersebut, menanyakan hasil hearing sebelumnya, mereka mengadukan polemik sengketa lahan dengan PT KAI.

Perwakilan warga, Iskandar Suhaemi menjelaskan, maksud dan tujuannya datang ke gedung DPRD untuk meminta keadilan atas tindakan semena-mena yang dilakukan oleh PT KAI.

“PT KAI ini sudah sangat kelewatan. Masa kami ini sudah dianggap seperti teroris saja,” ungkapnya.

Ia juga merasa diperlakukan secara tidak manusiawi oleh perusahaan persero. “Masa mengurus masalah kecil saja harus dikawal ratusan polisi, bahkan sampai ada yang membawa water canon,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya memohon bantuan kepada DPRD Lampung untuk dapat menghentikan aktifitas PT KAI tersebut. “Kami sudah menempati lahan itu sudah 20 sampai 30 tahun. Jadi kami harapkan , kami yang sudah lama menempati lahan itu bisa di sertifikat kan lah,” tukasnya.

Direktur LBH Bandar Lampung Alian Setiadi mengatakan, pihaknya ke DPRD tujuan untuk meminta hasil hearing waktu lalu.

“Kami mengadu ke DPRD, meminta PT KAI untuk menghentikan semua proses sosialisasi, pengukuran lahan-lahan warga, serta memungut sewa lahan dan rumah warga, ” terang Alian di DPRD Provinsi Lampung.

Sementara itu, Anggota DPRD Lampung, Ketut Eriawan mengatakan, pihaknya siap membela apa yang menjadi hak masyarakat.

“Jika memang ini sesuai dengan aturan yang ada, maka kita pasti siap untuk membela rakyat,” janjinya di ruang rapat komisi IV DPRD Lampung.

Bahkan, lanjutnya, pihaknya siap meneruskan permasalahan tersebut ke pemerintahan pusat.

“Kita kan ada perwakilan di pusat, makanya kita juga akan sampaikan permasalahan ini ke pusat,” ujarnya.

Politisi PDIP Lampung ini juga meminta kepada pihak PT KAI untuk mematuhi aturan yang berlaku.

“Jadi janganlah memakai tindakan kekerasan. Kita kan negara pancasila. Ini kan harus dicarikan solusinya agar masyarakat bisa merasakan keamanan dan kenyamanan,” ungkapnya. (Ramona/Mar)