Harianpilar.com, Tanggamus – DPRD Tanggamus belum melanjutkan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Utama dan Prioritas Plafom Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD-P 2017 karena menunggu hasil konsultasi dengan Pemprov Lampung terkait kebijakan bagi Tenaga Kerja Sukarela (TKS).
Pembahasan KUA-PPAS APBD-P 2017 sebenarnya sudah berlangsung sejak akhir Agustus lalu. Namun sampai saat belum bisa ditentukan kapan akan selesai. Permasalahan yang mengganjal adalah kebijakan rekrutmen TKS yang dinilai Badan Anggaran (Banggar) telah melebihi ambang batas sehingga rawan mengugurkan program prioritas pembangunan.
Untuk menyelesaikan masalah itu maka Banggar dan Tim Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) yang terdiri pihak eksekutif sepakat melibatkan Pemprov Lampung untuk menyelesaikannya. Apakah harus ada pengurangan TKS atau insentif TKS yang dikurangi agar tidak membebani anggaran daerah. Sebab dari hasil pembahasan terbongkar jumlah TKS naik drastis sejak dua tahun ini.
Menurut ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan mengatakan, apabila ada pengurangan TKS besar-besaran maka akan menimbulkan gejolak. Begitu juga jika insentifnya dikurangi, sebab sampai saat ini insentif mereka belum sesuai upah minimum kabupaten. Sedangkan di sisi lain masih banyak program pembangunan yang harus dibiayai. Dan jumlah anggaran daerah Tanggamus termasuk kecil. Maka Banggar dan TPAD sepakat untuk mencari solusi dari pihak lebih tinggi yakni Pemprov Lampung.
“Badan Anggaran DPRD dan TAPD sudah melakukan konsultasi terkait ini kepada pemerintah provinsi. Sesuai dengan kesepakatan dalam konsultasi tersebut, pemerintah provinsi akan menyampaikan rekomendasi tertulis sebagai jawaban atas konsultasi tersebut,” ujar Ketua DPRD sekaligus tim Banggar Heri Agus Setiawan, Kamis (14/9/2017).
Heri mengaku dengan begitu maka masih tunggu keputusan Pemprov Lampung secara tertulis. Tujuannya agar bisa jadi dasar hukum bagi kebijakan rekrutmen TKS pada tahun ini dan waktu-waktu mendatang. Dan harapannya semua pihak mematuhi keputusan Pemprov Lampung supaya kejadian beban anggaran karena TKS tidak terjadi lagi, mengingat kondisi keuangan juga terbatas.
“Jadi kami masih menunggu advis tertulis dari pemerintah provinsi untuk segera melanjutkan penyelarasan KUA PPAS APBD 2017 Kabupaten Tanggamus. Mudah-mudahan rekomendasi tersebut turun dalam waktu dekat sehingga dapat segera melakukan kesepakatan bersama dalam KUPA PPAS 2017, dan kesepakatan atas RABDP dapat dilakukan dalam bulan September ini,” kata Heri.
Sementara itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tanggamus Hilman Yoscar mengaku membengkaknya jumlah TKS memang membebankan keuangan daerah.
“Hingga September 2017 jumlah TKS di lingkup Pemkab Tanggamus sebanyak 5.438 orang. Dan untuk menggaji mereka dianggarkan Rp 4,7 miliar untuk kebutuhan setahun,” kata Kepala BPKAD Hilman Yoscar.
Jumlah TKS terus mengalami peningkatan, sebab dari Januari hingga Agustus jumlahnya tidak sebanyak itu. Pada Januari jumlah TKS sebanyak 2.353 TKS dengan anggaran yang dikeluarkan sebulan Rp 2,6 miliar. Lalu Februari naik lagi jadi 2.481 TKS dengan gaji yang harus dibayarkan pemkab Rp 2,9 miliar.
“Lalu di bulan Maret ada 4.796 TKS dengan anggaran yang dikeluarkan Rp 6,8 miliar. Untuk Maret memang jumlah uangnya meningkat, hal ini karena adanya pembayaran rapel,” kata Hilman.
Lalu bulan April sebanyak 4.918 orang pengeluarannya Rp 4,8 miliar, pada Mei 5. 080 TKS dengan gaji Rp 4,5 miliar, Juni 5.125 orang anggarannya Rp 4,5 miliar, Juli jumlah TKS bertambah lagi menjadi 5.165 orang anggarannya Rp 4,5 miliar dan Agustus 5.161 dengan anggaran Rp 4,5 miliar.
”Untuk gaji satu tahun TKS, pemkab sudah menyiapkan gaji bagi TKS sebesar Rp 64 miliar, jumlah tersebut sudah diakomodir dalam APBD tahun 2017. Jadi dengan jumlah TKS 5.438 orang tersebut hingga Desember masih bisa dibayarkan,” ujarnya.
Selanjutnya Hilman memaparkan rincian TKS selama ini, di bidang kesehatan TKS-nya 618 orang, Sekretariat Daerah 202 orang, Sekretariat DPRD 147 orang, Dinas PUPR 117 orang, Dishub 115 orang, Satpol PP 221 orang, RSUD 202 orang, guru dari 1. 380 orang menjadi 1.556, dan staft sekolah 734 orang. Dan di bulan Agustus pada bulan September bertambah menjadi 810 orang.
“Jumlah TKS paling banyak di sektor pendidikan dan kesehatan sebab paling banyak dibutuhkan. Terlebih pemkab belum mendapat jatah penerimaan CPNS dari pusat,” terangnya.
Atas dasar itulah, lanjut Hilman, maka Banggar DPRD tidak menyetujui jumlah anggaran yang digelontorkan untuk pembayaran gaji TKS.
“Sebab Banggar menilai penambahan TKS sebanyak 614 selama medio tahun 2017 dinilai membebani anggaran. Banggar lalu menyarankan agar pembayaran insentif TKS mengacu 4. 830 orang saja,” tukasnya. (Agus/Mar)
