Harianpilar.com, Bandarlampung – Bulog divre Lampung siap siaga mengantisipasi melonjaknya harga dan kelangkaan sembilan bahan pokok (sembako) menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Untuk pelaksanaannya, Bulog drive Lampung melakukan dengan upaya preventif yaitu dengan menggelar operasi pasar mobile ke pemukiman-pemukiman.
“Selain ke pemukiman juga dilakukan operasi pasar ke pasar-pasar tradisional, lalu operasi pasar mobile, Perum,” jelas Humas Bulog, Aji, dihubungi via pesan singkat Whatsapp. Rabu (17/5/2017).
Lanjut dia, Bulog divre Lampung juga mengoptimalkan fungsi Rumah Pangan Kita (RPK) yang sudah tersebar di Bandarlampung untuk melakukan stabilisasi harga dengan menjual produk-produk murah dan bergizi.
“Ada beras, gula, minyak, bawang merah dan komoditi lain, yang terpenting kebutuhan pokok,”ucapnya.
Pasar murah yang bekerjasama langsung dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung dilaksanakan di 20 kecamatan selama 3 kali saat Ramadhan.
“Pasar murah bersama pemkot terhitung tersebar di 60 titik dari 20 kecamatan,”kata dia.
Sedangkan Perum bulog divre Lampung menggelar pasar murah yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Lampung. “Untuk pemprov sendiri kita pasar murah tersebar di 40 titik kabupaten/kota se-Lampung,” tandasnya.
Selebihnya, untuk memastikan sembako murah tersebar dipasaran, Komisi II DPRD Lampung siap memanggil Bulog dan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.
Hal tersebut guna membahas antisipasi lonjakan harga dan stok sembako menjelang bulan Ramadhan.
Anggota Komisi II DPRD Lampung, Budi Yuhanda mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat ini merencanakan bakal memanggil Bulog dan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.
“Setidaknya dalam waktu dekat ini. Sebelum ramadhan kita akan panggil mereka untuk hearing,” ujarnya di Gedung DPRD Lampung, Senin (15/5/2017).
Selain membahas antisipasi lonjakan harga dan stok sembako, pihaknya juga akan menanyakan masalah pembelian beras dari petani oleh pemerintah. Pasalnya, harga beli pemerintah masih dibawah standar.
“Meski pun maaih kisaran ratusan dibawah standar. Tapi jika belinya dalam jumlah yang besar, ini cukup merugikan rakyat,” jelasnya.
Untuk itu, lanjut Budi, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan Bulog dan Dinas Perdagangan terkait hal tersebut.
“Kita harap ini bisa segera dibahas secepatnya,” tukasnya. (Ramona/Mar)
