Harianpilar.com, Bandarlampung – Terkait penanganan bencana banjir di Kota Bandarlampung, Pemerintahan Kota (Pemkot) Bandarlampung seolah buang badan. Seperti diketahui pada Minggu (16/4/2017), banjir terjadi di sejumlah wilayah di Bandarlampung. Hujan yang turun sekitar satu jam langsung merendam sejumlah ruas jalan utama Bandarlampung mulai dari jalan RA Kartini, jalan Tulangbawang, jalan Gajah Mada, jalan S Parman, jalan Pangeran Antasari, dan beberapa ruas jalan lainnya. Selain merendam sejumlah ruas jalan utama, banjir juga melanda Mandrasah Iftidayah Negeri (MIN) 9 Sukajawa.
Tidak hanya pertengahan April 2017 ini banjir besar melanda sebagian Kota Bandarlampung, tetapi juga pada Februari lalu banjir parah sempat merendam sejumlah wilayah di Bandarlampung seperti Kelurahan Rajabasa Raya, Kelurahan Rajabasa Permai, Keluharan Keteguhan, Kecamatan Kedamaian, dan Kecamatan Telukbetung Timur yang tingginya mencapai dada orang dewasa. Sejumlah ruas jalan pun ikut terendam banjir hingga setinggi 60 centimeter.
Mengetahui hal tersebut, saat dimintai keterangan soal masterplan penanganan banjir kota Bandarlampung, sayangnya Walikota Bandarlampung Herman HN sedang berada dirumah dinas untuk persiapan kegiatan diluar kota, sedangkan Kepala Bagian (Kabag) Hubungan Masyarakat (Humas) Pemkot Bandarlampung, Paryanto sedang tidak berada di kantor, dihubungi via telepon tidak ada jawaban.
Lebih parahya lagi, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandarlampung, Sukarma Wijaya saat dihubungi via telepon setelah mengetahui apa yang ingin ditanyakan, sambungan telepon langsung mati seketika tanpa ada ucapan sedikitpun mengklarifikasi soal banjir di kota Bandarlampung.
“Iya mau tanya apa ya soal apa,” ucap Sukarma sebelum telepon dimatikan.
Setelah telepon mati, kembali dihubungi Sukarma tidak menjawab dan sekali lagi ditelepon kembali nomor tidak aktif.
Akibat pengaspalan dan pembetonan tanah serta pengundulan lahan, sehingga kurangnya serapan air hujan dan kurangnya drainase, menyebabkan banjir menjadi langganan saat hujan turun.
Ketua Dewan Daerah Walhi Lampung Firman Saponada menjelaskan, secara umum, banjir disebabkan oleh berkurangnya kemampuan tanah dalam menyerap air hujan. Diantaranya, akibat pengaspalan dan pembetonan tanah serta penggundulan hutan.
“Ini yang harus diperhatikan saat masalah terbesar karena pengaspalan dan tidak ada lahan penghijauan, sehingga daya serap air berkurang makanya sering terjadi banjir dimana-mana,” jelasnya kepada Harian Pilar melalui whatsapp, Senin (18/4/2017).
Menurut mantan anggota KPU Provinsi Lampung itu, untuk mengembalikan kemampuan tanah dalam menyerap air hujan, perlu dilakukan hal-hal berikut: pertama, menghijaukan kembali lahan-lahan gundul. Kedua, memperbanyak ruang terbuka hijau. Ketiga, mendorong semua pemilik bangunan membikin sumur resapan di properti mereka.
Seharusnya Pemerintah Kota khususnya mesti punya kebijakan untuk mengendalikan pembangunan agar pembangunan tetap ramah lingkungan.
“Jangan semua lahan di gunduli lalu dibangun gedung atau perumahan terkadang kita lupa betapa pentingnya pepohonan meski hanya tumbuh disekitar rumah kita,” katanya. (Ramona/Fitri/Maryadi)
