Harianpilar.com, Bandarlampung – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Provinsi Hery Suliyanto memastikan jika pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2017 akan dihentikan sementara (Dimoratorium-red) oleh Kemendikbud. Nantinya, soal ujian akan dikembalikan ke sekolah dengan presentase 75% dari daerah dan 25% dari pusat. Namun kebijakan tersebut masih menunggu Instruksi Presiden (Inpres).
“Kayaknya sudah final nih 95%, kalau UN mau di moratorium ama Kemendikbud tapi tunggu Inpresnya dulu sebagai payung hukum, sudah dibahas sih rencanannya soalnya nanti itu 75% dari daerah 25% kemendikbud sehingga nanti soal bisa berbeda sesuai dengan kondisi daerah, kita juga belim manggil kepala sekolah bahas ini,” ungkap Hery, saat ditemui di lingkungan kantor Disdik Lampung, Senin (28/11/2016).
Menurut Hery, yang akan jadi permasalahan adalah ketika pelaksanaan UN dikembalikan ke sekolah maka, beban anggaran yang semula ditanggung pemerintah pusat kini harus ditanggung pemerintah daerah, sedangkan untuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 sudah dalam pembahasan sehingga tidak mungkin untuk memasukan pos-pos yang baru.
“Ini jadi masalah di kita dan daerah lain, UN kan dikembalikan ke daerah jadi pelaksananya ini anggarannya kemungkinan bakal ditanggung daerah, seharusnya pusat bantu lah karena masih pertama, apalagi RAPBD 2017 lagi dibahas, jadi enggak mungkin ada pos baru,” tambahnya.
Selain itu, yang dikhawatirkan nanti pada UN yang dikembalikan menjadi semacam ujian sekolah, yang merupakan bentuk evaluasi belajar adalah tidak adanya standar minimal kelulusan. Sehingga dikhawatirkan nanti sekolah bisa meluluskan siswanya tanpa ada batasan tertentu, dan tentu saja mempengaruhi kualitas lulusan, kemudian untuk masuk perguruan tinggi tanpa tes juga, sepertinya akan jadi masalah ketika sekolah memberikan nilai dengan mudah.
“Kita minta nanti guru itu kasih nilai pake hati lah, objektif, sehingga nanti lulusannya bener-bener kompeten, enggak nilai dibuat sesuai kepentingan, terus untuk seleksi tanpa tes perguruan tinggi, nanti juga takut nilainya bisa dibuat-buar,” tandasnya. (Ramona/Juanda)
