Harianpilar.com, Tanggamus – Sebanyak 25 terjaring operasi pengawasan dan penertiban mobil angkutan orang dan barang, yang digelar Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tanggamus, Rabu (9/11/2016). Ke 25 kendaraan tersebut, langsung dimasukkan ke aula pelayanan KIR dan izin trayek, untuk memperpanjang surat menyuratnya.
Operasi tersebut bekerja sama dengan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor (Polres) Tanggamus, dimulai pada pukul 08.30 WIB, menyasar pada mobil angkutan orang dan barang yang melintasi di Jalan Lintas Barat (Jalinbar) Pekon Kotaagung, Kecamatan Kotaagung, depan Kantor Dishub setempat.
Menurut Kepala Dishub Tanggamus Rizal Pahlevi, operasi pengawasan dan penertiban ini, merupakan program rutin Dishub Tanggamus, dalam rangka penertiban surat administrasi dan kelengkapan fisik kendaraan angkutan orang dan barang, yang beroperasional di wilayah Kabupaten itu.
Adapun surat yang diperiksa, seperti surat KIR kendaraan dan masa berlaku izin trayek kendaraan angkutan orang, kemudian juga diperiksa kelengkapan fisik kendaraan, diantaranya seperti rem, lampu, dan kaca spion dan kelengkapan lainya.
“Memang sasaran kita adalah mobil angkutan yang operasionalnya di Tanggamus. Operasi tersebut berhasil mejaring 25 mobil angkutan orang dan barang. Nah ke 25 kendaraan tersebut, langsung dimasukkan ke aula pelayanan KIR dan izin trayek, untuk memperpanjang surat menyuratnya. Dan biaya sesuai perda Kabupaten Tanggamus, tidak ada pungutan lainnya,” tegas Rizal Pahlevi.
Sementara itu Kepala Bidang Perhubungan Darat dan Laut Muhammad Bastari didamping Kepala Seksi Perhubungan Darat Herman menambahkan, bahwa kegiatan operasi pengawasan dan penertiban kendaraan angkutan orang dan barang pada hari itu, merupakan yang ke 6 kali di gelar Dishub Tanggamus di tahun 2016.
Adapun dasar penyelenggaraan operasi adalah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus nomor 02 tahun 2012, tentang izin trayek kendaraan angkutan orang dan barang, yang mana didalam klausul perda, salah satunya menyebutkan, bahwa izin trayek diberikan Pemkab dengan tenggang waktu 5 tahun, setelah itu harus diperbaharui, sedangkan untuk KIR kendaraan angkutan setiap 6 bulan haruslah diuji.
“Tindakan tegas ini kami lakukan, sebagai upaya meminimalisir terjadinya kecelakaan mobil angkutan orang dan barang, akibat fisik kendaraan yang tidak laik jalan. Yang mana jika hal tersebut terjadi, terkadang orang awam hanya menyalahkan pemerintah yang tidak memeriksa KIR, padahal pemilik mobil yang membandel,” imbuhnya.
Dalam operasi penertiban kendaraan angkutan, tidak hanya mobil angkutan yang beroperasional di Kabupaten Tanggamus saja yang diperiksa, namun mobil-mobil angkutan lintas Kabupatan dan Provinsi juga diperiksa. Namun untuk mobil angkutan antar Kabupaten dan Provinsi, yang kebanyakan mobil dengan bobot dan fisik besar tersebut, hanya dikenakan peringatan dan himbauan, jika setelah diperiksa surat menyuratnya melanggar ketentuan.
“Bagi kendaraan angkutan orang dan barang lintas kabupaten dan provinsi, yang melintas jalinbar saat operasi, juga kami periksa, dan jika melanggar akan kami himbau dan diberikan catatan, agar pemilik menyelesaikan surat KIR, dan melengkapi kelengkapan mobil di tempat asalnya,” tandasnya. (Ron/Agus)









